Kemensos Salurkan Bansos PKH Tiap Bulan untuk Atasi Dampak Covid-19

Penyaluran bansos yang dipercepat oleh Kemensos dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan asupan nutrisi para keluarga pra-sejahtera di tengah kesulitan ekonomi dan anjuran tinggal di rumah selama pandemi virus corona. 

Menurut Jaluari P Batubara, hal ini juga dilakukan sesuai arahan dari Presiden RI, Joko Widodo. Dimana pemerintah harus menyiapkan jaring pengaman sosial bagi keluarga pra-sejahtera sehingga mereka dapat menjaga daya beli dalam memenuhi kebutuhan pokok pada musim covid-19.

Tidak hanya memberikan bansos PKH, pemerintah juga akan memberikan perlindungan sekaligus di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, khususnya pada keluarga pra-sejahtera. 

Dalam hal ini maka pemerintah akan menaikkan anggaran bansos sebesar 25%. Berdasarkan hasil rincian yang dilakukan Kemensos, bansos bagi KPM PKH pada periode ini telah disesuaikan untuk setiap komponennya, seperti pada ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun adalah Rp250 ribu per bulan, anak SD Rp75 ribu per bulan, anak SMP Rp125 ribu per bulan, anak SMA Rp166 ribu per bulan, dan penyandang disabilitas berat serta lanjut usia 70 tahun ke atas menjadi Rp200 ribu per bulan.

Pemerintah pun akan menaikkan jumlah KPM menjadi 10 juta KPM dari sebelumnya 9,2 juta. Penambahan ini dilakukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dikelola Pusat Data dan Informasi Kemensos (Pusdatin), dan bersumber dari data yang dimutakhirkan setiap pemerintah daerah (pemda) sehingga penyalura bansos dapat tepat sasaran. 

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani pun mengatakan, perubahan skema dan penambahan penerima manfaat PKH itu membuat anggaran bansos PKH naik sekitar Rp 8 triliun. Mulanya anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp 29,13 triliun. Dengan penambahan tersebut, maka anggarannya akan bertambah menjadi Rp 37,4 triliun.

Kemensos telah menyiapkan pedoman dalam menyalurkan bansos, yaitu pengambilan dilakukan di ATM dan agen bank. Mengingat imbauan pemerintah untuk menjaga jarak dan tetap di rumah selama pandemi.

Jaluari menyatakan, "Kami berkoordinasi dengan Pemda, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan sumber daya manusia (SDM) pendamping PKH, agar KPM bisa mencairkan bansos setiap bulan dengan #JagaJarak dan #JagaSehat, untuk mencegah penyebaran covid-19." 

Menurut Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin, saat ini Kemensos memiliki lebih dari 38 ribu SDM yang tersebar di seluruh provinsi, dan didukung ribuan agen bank milik BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.

"Di setiap kecamatan, ada SDM pendamping PKH yang siap untuk mengawal proses pencairan bantuan agar tepat dan aman sampai di tangan KPM," jelas Pepen.