Prabowo Telah Resmikan PP Tunas Aturan untuk Lindungi Anak Indonesia

Lonjakan kasus cyberbullying, predator online, hingga paparan konten berbahaya membuat anak menjadi kelompok yang paling rentan di internet. Data pemerintah mencatat lebih dari 5,5 juta konten pornografi anak ditemukan dalam empat tahun terakhir, sementara 48% anak Indonesia pernah mengalami perundungan daring. Tidak hanya itu, sekitar 80 ribu anak di bawah 10 tahun bahkan sudah terpapar judi online.

Melalui rilis resmi pemerintah, Presiden Prabowo menetapkan PP Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau PP TUNAS, sebagai regulasi khusus untuk mengamankan ruang digital bagi anak. Aturan ini merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dan menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik agar lebih bertanggung jawab terhadap keamanan anak.

PP TUNAS mewajibkan platform digital menerapkan sistem verifikasi usia, pengawasan konten, serta fitur pengamanan khusus anak. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme sanksi bagi platform yang tidak menjalankan standar keamanan ini. Kebijakan tersebut dirumuskan melalui serangkaian konsultasi publik yang melibatkan kementerian, akademisi, organisasi perlindungan anak, hingga lembaga internasional.

Selain regulasi, pemerintah menekankan pentingnya literasi digital sebagai bagian dari perlindungan. Orangtua diharapkan memahami risiko internet, mengawasi penggunaan gawai, hingga mengenali tanda-tanda anak mengalami cyberbullying. Perlindungan digital dianggap sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

Nah, itulah rangkuman fakta penting dari kebijakan terbaru ini, setelah Prabowo resmikan aturan untuk lindungi anak RI. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan membantu kamu mengikuti perkembangan terbaru ya!