3 Fakta DPRD DKI Larang Bawa Kendaraan Pribadi Tiap Rabu

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi DKI Jakarta, Augustinus, meminta agar setiap pegawai menggunakan transportasi publik setiap hari Rabu.

Ia mengatakan bahwa surat edaran telah dikeluarkan kepada ASN dan non ASN yang berlaku pada hari Rabu agar mereka menggunakan transportasi publik.

Augustinus menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada masalah jika pegawai, baik PNS maupun swasta, masih bekerja dari kantor secara penuh.

Hal yang terpenting, mereka menggunakan transportasi umum saat pergi ke kantor. Bagi ASN yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi, mereka diizinkan untuk bekerja dari rumah dengan penjadwalan yang telah diatur.

Selain larangan menggunakan kendaraan pribadi, DPRD DKI Jakarta juga telah memberlakukan bekerja dari rumah (work from home) sejak tanggal 21 Agustus.

Pegawai yang menjalani WFH akan dipantau melalui panggilan video (video call). Tujuannya untuk memastikan kehadiran pada jam kerja. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan di lingkungan perkantoran.

Dinas Lingkungan Hidup (Dinas LH) DKI Jakarta juga mengambil langkah preventif dengan melarang kendaraan bermotor yang belum menjalani uji emisi masuk ke dalam area kantor.

Aturan ini berlaku di seluruh area perkantoran Dinas LH hingga Suku Dinas Kota Administrasi dan Satuan Pelaksana (Satpel) LH Kecamatan.

Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memberikan contoh teladan kepada masyarakat. Terlebih sebelum menuntut masyarakat untuk mengubah perilaku terhadap polusi udara.

Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) akan memantau kendaraan melalui aplikasi yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kendaraan yang telah melakukan uji emisi akan diberikan izin untuk parkir di area kantor.

Itu tadi beberapa fakta DPRD DKI larang bawa kendaraan pribadi tiap Rabu. Dengan serangkaian langkah ini, Pemprov DKI Jakarta berupaya keras untuk mengatasi masalah polusi udara.