MBG Jadi Prioritas 2027, Subsidi BBM, Listrik, dan LPG 3 Kg Dipangkas

BGN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp240,20 triliun untuk 2027. Hampir seluruhnya digunakan untuk mendukung program pemenuhan gizi nasional.

Dari total tersebut, sekitar Rp232,50 triliun secara khusus dialokasikan untuk pelaksanaan MBG.

Dengan anggaran tersebut, BGN menargetkan program MBG menjangkau 72.464.886 penerima manfaat sepanjang 2027.

Target tersebut mencakup sekitar 60,6 juta peserta didik serta 11,86 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sebelumnya, pagu indikatif BGN berada di angka Rp270,20 triliun. Anggaran tersebut kemudian diefisienkan sebesar Rp30 triliun sehingga menjadi Rp240,20 triliun.

Meski pagunya berkurang, target penerima manfaat MBG tetap dipertahankan.

Di sisi lain, pemerintah bersama DPR menyepakati subsidi energi 2027 sebesar Rp261,50 triliun.

Angka tersebut turun Rp11,44 triliun dibandingkan rancangan sebelumnya sebesar Rp272,94 triliun.

Dari total subsidi energi tersebut, anggaran untuk BBM dan LPG 3 kilogram ditetapkan sebesar Rp131,39 triliun. Rinciannya meliputi:

Sementara itu, subsidi listrik ditetapkan sebesar Rp130,10 triliun. Anggaran tersebut mencakup subsidi tahun berjalan sekaligus pembayaran kekurangan subsidi sebelumnya.

Pemerintah menyebut penurunan subsidi energi berkaitan dengan upaya memperbaiki ketepatan sasaran penerima manfaat.

Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, mengatakan kebijakan tersebut bukan berarti pemerintah mengurangi perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah penyempurnaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran subsidi agar manfaatnya lebih tepat sasaran.

Selama ini, subsidi berbasis harga dinilai masih berpotensi mengalami kebocoran karena manfaatnya juga dapat dinikmati kelompok masyarakat yang secara ekonomi sebenarnya tidak membutuhkan subsidi.

Meski pemerintah menekankan ketepatan sasaran, pengurangan anggaran subsidi energi tetap menjadi perhatian karena kebutuhan BBM, LPG, dan listrik berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai anggaran subsidi yang lebih kecil dapat mempersempit ruang pemerintah untuk menahan kenaikan harga energi apabila kebutuhan melebihi alokasi yang tersedia.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Andalas, Syafrudin Karimi, menilai dampak yang lebih cepat terasa tidak selalu berupa kenaikan harga resmi. Salah satu risikonya adalah berkurangnya ketersediaan BBM atau LPG bersubsidi.

Apabila kuota berkurang sementara permintaan tetap tinggi, masyarakat dapat menghadapi antrean lebih panjang atau harus beralih ke produk nonsubsidi yang harganya lebih mahal.

Kondisi tersebut terutama berpotensi dirasakan kelompok yang sangat bergantung pada energi bersubsidi, seperti rumah tangga berpendapatan rendah, pekerja informal, UMKM makanan, nelayan, dan petani.

Bagi kelompok tersebut, BBM dan LPG tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menjadi bagian dari biaya untuk bekerja dan memperoleh penghasilan.

Kenaikan biaya energi juga dapat merambat ke sektor lain. Misalnya, biaya transportasi, produksi makanan, hingga berbagai jasa dapat meningkat dan pada akhirnya memberi tekanan tambahan terhadap daya beli masyarakat.

Dengan demikian, tantangan pemerintah pada 2027 bukan hanya memastikan program MBG tetap berjalan sesuai target, tetapi juga memastikan penajaman subsidi energi tidak mengurangi akses kelompok rentan terhadap BBM, LPG, dan listrik yang terjangkau.

Di sisi lain, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa pengurangan subsidi energi secara langsung dialihkan untuk membiayai MBG. 

Anggaran MBG dialokasikan melalui pagu BGN sebagai program tersendiri, sedangkan pengurangan subsidi energi disebut berkaitan dengan penajaman sasaran penerima.

Itu dia informasi tentang MBG jadi prioritas 2027, subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 kg dipangkas. Pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap menjaga akses energi bagi masyarakat sekaligus mencapai target program MBG.