Pajak Sembako Hanya Berlaku untuk Produk Premium, Apa Saja?

Dalam kunjungan kerjanya ke Pasar Santa Kebayoran, Jakarta Selatan, Sri Mulyani menjelaskan mengenai kebijakan yang akan diberlakukan. 

Ia memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan menyusahkan masyarakat miskin. Ini karena, pajak tersebut tidak diberlakukan pada barang yang dijual di pasar tradisional dan menjadi kebutuhan masyarakat umum. 

Beberapa beras hasil petani Indonesia seperti beras produksi Cianjur, rojolele, pandan wangi, dan sebagainya tidak akan dipungut PPN. 

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa sembako yang dikenakan PPN adalah produk yang tidak dikonsumsi masyarakat banyak. Tepatnya, hanya dikonsumsi oleh segelintir orang mampu karena impor dan harganya mahal. 

Lalu, yang dikenakan PPN adalah beras basmanti, beras shirataki, daging sapi kobe, dan daging sapi wagyu. 

Menurut Sri mulyani, komoditas tersebut tergolong premium dan harganya bisa berpuluh kali lipat dari harga sembako biasa. 

Sri Mulyani melanjutkan, aturan PPN untuk sembako premium dan impor ini merupakan contoh gotong royong. Di mana, yang mampu bisa membantu mereka yang membutuhkan, melalui PPN. 

Menurutnya, pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara, tapi untuk melaksanakan azas keadilan. 

Dengan begitu, masyarakat tak perlu khawatir akan adanya kenaikan barang pangan di pasar tradisional. 

Selain sembako, pasal 4A draft RUU KUP tersebut juga berencana menghapuskan beberapa jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Namun wacana ini juga belum sampai titik final. 

Itu dia perkembangan mengenai rencana pemberlakukan PPN untuk produk sembako. Sudah bisa bernapas lega ya, Ma.