5 Perbedaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir, Jangan Keliru!

Pajak parkir dikenakan pada layanan parkir yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan usaha. Pengelola ini biasanya mengoperasikan lahan parkir sebagai bagian dari kegiatan bisnis, baik sebagai usaha utama maupun fasilitas pendukung seperti di pusat perbelanjaan atau gedung perkantoran.

Sementara itu, retribusi parkir umumnya berkaitan dengan layanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik. Pengelolaannya berada di bawah instansi terkait, meski dalam praktiknya bisa melibatkan pihak ketiga melalui kerja sama operasional.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa pajak parkir lebih berorientasi pada aktivitas usaha, sedangkan retribusi parkir lebih berfokus pada penyediaan layanan publik dan pengelolaan fasilitas milik daerah.

Lokasi menjadi salah satu indikator paling mudah untuk membedakan keduanya. Pajak parkir umumnya berlaku pada area parkir di luar badan jalan (off-street), seperti gedung parkir, mall, rumah sakit swasta, hotel, atau apartemen.

Di sisi lain, retribusi parkir lebih sering ditemukan di tepi jalan umum (on-street) atau di lokasi parkir khusus yang dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti pasar tradisional atau fasilitas umum lainnya. Namun, tidak semua parkir milik pemerintah berada di jalan, karena ada juga kantong parkir khusus yang tetap masuk kategori retribusi.

Pengaturan lokasi ini bertujuan untuk menjaga ketertiban lalu lintas. Kehadiran parkir off-street dari pihak swasta diharapkan dapat mengurangi kepadatan di jalan, sementara parkir on-street diatur agar tidak mengganggu arus kendaraan.

Pajak parkir umumnya dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau instansi sejenis di masing-masing daerah. Tugasnya mencakup pendataan wajib pajak, penetapan kewajiban pajak, hingga pengawasan pelaporan dari pengusaha parkir.

Sebaliknya, retribusi parkir biasanya menjadi kewenangan Dinas Perhubungan atau perangkat daerah lain yang menangani sektor transportasi. Instansi ini bertanggung jawab terhadap pengaturan teknis di lapangan, termasuk penempatan juru parkir dan sistem pemungutan.

Meski demikian, struktur kelembagaan dapat berbeda di tiap daerah. Oleh karena itu, pembagian tugas antara instansi bisa saja bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah daerah setempat.

Pajak parkir merupakan kontribusi wajib yang tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar. Dana yang terkumpul akan masuk ke kas daerah dan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan secara umum.

Berbeda dengan itu, retribusi parkir merupakan pungutan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pengguna jasa biasanya mendapatkan layanan seperti pengaturan posisi kendaraan atau bantuan saat parkir, meskipun bentuk layanan ini dapat berbeda-beda di setiap lokasi.

Dari sisi penggunaan dana, hasil pajak parkir bersifat lebih fleksibel untuk berbagai program daerah. Sementara itu, retribusi parkir umumnya digunakan kembali untuk mendukung operasional layanan parkir dan fasilitas terkait.

Pajak parkir saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Dalam aturan ini, pajak parkir termasuk dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), dengan tarif yang ditetapkan pemerintah daerah dan memiliki batas maksimal tertentu.

Sementara itu, retribusi parkir diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) masing-masing wilayah. Tarifnya biasanya ditentukan dalam bentuk nominal tetap berdasarkan jenis kendaraan, seperti motor atau mobil.

Perbedaan lainnya terletak pada mekanisme penyesuaian tarif. Pajak parkir cenderung mengikuti kebijakan fiskal daerah, sedangkan retribusi lebih mempertimbangkan aspek operasional layanan serta kondisi masyarakat setempat.

Nah, itulah 5 perbedaan pajak parkir dan retribusi parkir yang penting untuk dipahami. Dengan mengetahui perbedaannya, kamu bisa lebih paham sistem yang berlaku sekaligus lebih bijak saat menggunakan fasilitas parkir sehari-hari.