Sri Mulyani Umumkan Bebas PPN untuk Rumah Rp 2-5 Miliar, Aturan Baru

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1, insentif PPN DTP akan diberikan oleh pemerintah untuk pembelian rumah tapak atau rumah susun yang memenuhi syarat-syarat tertentu selama tahun anggaran 2023.

Kriteria PPN DTP untuk pembelian rumah tapak termasuk bangunan gedung seperti rumah tinggal atau rumah deret, baik yang bertingkat maupun tidak bertingkat. Termasuk di dalamnya adalah bangunan tempat tinggal yang sebagian digunakan sebagai toko atau kantor.

Sementara itu, rumah susun yang dimaksud merupakan unit hunian dalam suatu kompleks perumahan. Baik itu rumah tapak maupun unit rumah susun harus memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki harga jual tidak lebih dari Rp 5 miliar dan merupakan properti baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

Sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1, fasilitas PPN DTP ini hanya berlaku untuk setiap individu yang memperoleh satu rumah tapak atau satu unit rumah susun. Meskipun demikian, individu atau masyarakat yang telah menggunakan fasilitas PPN DTP untuk pembelian rumah sebelum PMK ini berlaku, masih dapat memanfaatkan PPN DTP sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 120 Tahun 2023.

Sebelumnya, Sri Mulyani telah mengonfirmasi bahwa mulai November 2023 hingga Juni 2024, PPN DTP akan diberikan dengan tingkat pengurangan sebesar 100 persen.

Selanjutnya, dari Juli hingga Desember 2024, tingkat pengurangan PPN DTP akan dikurangi menjadi 50 persen. Dia menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi dan diharapkan akan mendapatkan respons positif dari sisi permintaan dan penawaran.

Lebih lanjut, insentif PPN DTP juga diperluas hingga mencakup rumah dengan harga hingga Rp 5 miliar, tetapi pemerintah hanya akan menanggung PPN untuk bagian pertama sebesar Rp 2 miliar.

Dengan regulasi baru ini, diharapkan dapat memberikan dorongan positif terhadap sektor industri perumahan, merangsang aktivitas ekonomi, serta meningkatkan daya beli masyarakat.

Nah, itulah rangkuman informasi seputar Sri Mulyani umumkan bebas PPN untuk rumah Rp 2-5 miliar. Langkah ini menjadi komitmen untuk memberikan dukungan terhadap sektor perumahan dan mendorong kegiatan ekonomi di Indonesia.