Nama Anak Tak Sesuai Aturan Tidak Akan Dicatat di Dokumen Kependudukan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan aturan terbaru terkait pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Ketentuan ini berimbas pada aturan pemberian nama anak nantinya. 

Aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Setidaknya terdapat tiga larangan terkait pencatatan nama pada dokumen kependudukan, berbunyi:

1. Pertama, nama tidak boleh disingkat kecuali tidak diartikan lain. Hal tersebut termasuk menyingkat nama seperti Muhammad menjadi Muh atau Abdul yang disingkat menjadi Abd di dokumen kependudukan

2. Kedua, nama tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca. Artinya, nama yang tercatat harus berupa huruf latin tanpa tanda baca, misalnya tanda atau simbol apostrof (').

3. Ketiga, masyarakat tidak diperbolehkan mencantumkan gelar pendidikan atau gelar keagamaan pada akta pencatatan sipil. Akta pencatatan sipil terdiri dari beberapa jenis, di antaranya akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan akta pengakuan anak. Adapun gelar yang dimaksud di depan nama, seperti Profesor (Prof), Insinyur (Ir), Dokter (dr), dan Haji (H atau Hj), maupun gelar yang disematkan di belakang nama seperti gelar diploma atau sarjana. 

Selain larangan, diatur pula tata cara pencatatan nama yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Permendagri Nomor 73 Tahun 2022. Tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan, meliputi:

1. Menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.

2. Nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan.

3. Gelar pendidikan, adat, serta keagamaan dapat dicantumkan pada KK dan e-KTP yang penulisannya dapat disingkat.

Selain itu, Pasal 4 ayat (2) juga mewajibkan pencatatan nama pada dokumen kependudukan memenuhi persyaratan berikut:

1. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir.

2. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi.

3. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Nama anak yang dicatat dalam dokumen kependudukan bukan sekadar identitas pribadi, melainkan juga bagian dari sistem administrasi negara yang bersifat legal dan sah. 

Itu sebabnya, pemerintah menetapkan sejumlah aturan agar nama yang dicatat dapat dikenali, terbaca, dan tidak menimbulkan kesulitan dalam pendataan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Tri Guntoro, S.H., M.M., menegaskan pentingnya penyesuaian aturan ini demi kelancaran administrasi. 

“Aturan ini tidak hanya untuk sekarang, tetapi juga untuk masa depan anak-anak kita, agar identitas mereka terlindungi dan proses administrasi berjalan lancar tanpa hambatan,” ujarnya. 

Dengan mengikuti aturan penamaan yang telah ditetapkan, orangtua turut memastikan bahwa anak mereka memiliki identitas yang sah dan diakui secara hukum, sehingga memudahkan akses terhadap berbagai layanan publik di masa depan.

Nah, itu dia informasi seputar nama anak tak sesuai aturan tidak akan dicatat di dokumen kependudukan. Yuk, patuhi aturan di atas dalam pemberian nama anak, ya, Ma.