Aturan Ketat Pemerintah Tiongkok untuk Influencer, Upaya Kurangi Hoaks
Pemerintah Tiongkok membuat gebrakan dalam dunia digital dengan memberlakukan aturan ketat terhadap para influencer di media sosial.
Aturan ini ditujukan untuk mengatur konten, membentuk moral publik, dan menjaga stabilitas sosial dalam ruang media sosial yang berkembang pesat.
Influencer yang sebelumnya bebas mempromosikan gaya hidup, produk, dan opini kini harus berhati-hati agar tak melanggar batasan yang ditetapkan.
Bagi remaja yang tumbuh di era digital, influencer sering kali menjadi sosok panutan yang memengaruhi cara berpakaian, berbicara, hingga menentukan cita-cita seorang anak.
Namun, kebijakan baru ini menunjukkan bahwa menjadi terkenal di media sosial bukan hanya soal kreatif dan viral, tetapi juga soal tanggung jawab.
Pemerintah Tiongkok menilai bahwa tidak semua konten cocok untuk ditonton anak muda, apalagi jika isinya terlalu hedonistik, provokatif, atau menyesatkan.
Karena itu, aturan ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda bahwa konsumsi media sosial perlu dilakukan dengan bijak, dan tidak semua hal yang terlihat keren di internet layak untuk ditiru.
Berikut ini, Popmama.com telah merangkum informasi seputar aturan ketat pemerintah tiongkok untuk influencer. Inilah yang terjadi di negara tersebut, berbeda lagi dengan kondisi di Indonesia. Jadi, penting sekali untuk mengingatkan anak untuk selalu berhati-hati melihat video yang diunggah para creator di dunia maya.
1. Pembatasan ketat konten flexing dan pamer kekayaan
Aturan yang dikembangkan mulai tahun 2022 ini melarang influencer untuk memamerkan kekayaan secara berlebihan, termasuk menampilkan rumah mewah, kendaraan mahal, hingga kehidupan glamor yang dianggap tidak mendidik dan bisa menimbulkan kecemburuan sosial.
Influencer juga dilarang mengunggah konten yang dianggap merusak moral publik, seperti gaya hidup hedonistik dan promosi barang-barang mewah tanpa konteks yang jelas.
Bahkan, konten mukbang juga berada di bawah pengawasan ketat karena dianggap sebagai konten yang mempromosikan hedonisme.
Larangan ini tidak hanya berlaku bagi konten yang diunggah dalam bentuk video pendek, tetapi juga live streaming dan siaran langsung lainnya.
Influencer yang melanggar bisa dikenai sanksi mulai dari pemblokiran akun, denda, hingga larangan tampil secara permanen.
Pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa internet bukan ruang bebas nilai, dan siapa pun yang menggunakan platform digital harus mematuhi etika serta ideologi yang berlaku dalam negara.
2. Wajib memiliki sertifikasi untuk membahas topik tertentu
Dalam upaya meminimalisir potensi penyebaran misinformasi atau hoaks, pemerintah Tiongkok mengharuskan para pembuat konten di bidang tersebut untuk menunjukkan kredensial atau bukti keahlian sebelum berbicara di depan publik.
Artinya, influencer yang ingin memberikan tips investasi, berbagi pendapat tentang hukum, atau menjelaskan ilmu medis harus memiliki sertifikat resmi atau latar belakang akademik yang sesuai.
Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi yang keliru atau menyesatkan di kalangan publik, khususnya generasi muda yang menjadi pengguna aktif media sosial.
Hal ini dapat menjadi standar yang jelas untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi dari sumber yang kompeten dan terpercaya.
Aturan ini menunjukkan bagaimana Tiongkok semakin memperketat pengawasan terhadap dunia digital dengan menekankan kualitas dan tanggung jawab profesional.
3. Tanggapan netizen tanah air
Banyak netizen Indonesia yang merespons positif kebijakan negeri tirai bambu tersebut sebagai upaya serius dalam menjaga kualitas konten digital. Hal tersebut terlihat dari komentar di unggahan instagram @yoedu.id dalam video pendek yang diunggah pada Jumat (25/7/2025).
Mereka menyatakan bahwa tanpa sertifikat, influencer bisa dianggap tidak kredibel dan informasi yang dibagikan bisa menyesatkan.
Meskipun demikian, sebagian pihak juga menyampaikan kekhawatiran bahwa regulasi seperti itu bisa mengekang kreativitas bebas dan membatasi ruang berekspresi, terutama bagi generasi muda yang ingin berbagi pengetahuan secara non formal.
Secara umum, reaksi dari publik Indonesia mencerminkan sebuah keinginan untuk bisa melihat standar kualitas konten yang lebih baik, terutama dalam era digital dimana informasi bisa didapatkan dengan sangat mudah.
Di sisi lain, dengan konteks sosial, hukum, dan budaya yang berbeda, Indonesia perlu mengevaluasi secara hati-hati model peraturan mana yang paling sesuai bagi pengaturan konten digital tanpa mengorbankan kreativitas dan kebebasan berekspresi.
Itulah informasi mengenai aturan ketat pemerintah tiongkok untuk influencer, dengan aturan yang berlaku di Tiongkok, masyarakat Indonesia juga dituntut untuk semakin kritis dalam menggunakan media sosial.
