- Kolonial Inggris yang bernama Thomas Stamford Raffles
Tokoh Paling Terkenal Pada Masa Pemerintahan Kolonial di Indonesia
Terdapat banyak sejarah yang bisa dipelajari anak-anak di sekolah. Salah satunya mempelajari materi tentang pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda.
Diketahui bahwa bangsa Eropa yang membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia, semata-mata hanya untuk melancarkan dan memperluas wilayah kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia ini.
Terdapat beragam penderitaan rakyat Indonesia pun semakin gencar bertambah disebabkan oleh pemerintahan kolonial yang melakukan beberapa penindasan kepada rakyat.
Hal tersebut dilakukan oleh bangsa kolonial dengan cara membuat sebuah peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan sebelah pihak, terutama pada sistem kerja paksa dan tanam paksa.
Kita sudah memahami tentang peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Setelah itu, anak-anak Mama akan diajak untuk mengetahui sebuah perbandingan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan antara kolonial Inggris dan kolonial Belanda.
Berikut Popmama.com telah rangkum informasi seputar tokoh paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia. Yuk, simak baik-baik penjelasannya agar anak-anak bisa bertambah wawasannya mengenai perbedaan sistem pemerintahan dari kedua bangsa Eropa tersebut.
1. Siapa tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia?
Adapun tokoh yang paling terkenal pada zaman pemerintahan kolonial di Indonesia yang terbagi menjadi dua bagian masa kolonial, di antaranya:
Terhitung tahun 1811, Indonesia resmi menjadi jajahan Inggris sejak masuknya pasukan Inggris ke Indonesia.
Selama memimpin, Raffles ditemani oleh Badan Penasihat (Advisory Council) yang terdiri dari beberapa orang, yaitu Gillespie, Cranssen, dan Muntinghe.
Berbeda dengan masa pemerintahan Daendels, pada pemerintahan Raffles didasarkan atas prinsip-prinsip liberal bertujuan untuk mewujudkan kebebasan dan kepastian hukum. Tujuan utama Raffles adalah untuk mengembangkan kekuasaan Inggris di wilayah Nusantara.
- Kolonial Belanda yang bernama Herman Willem Daendels
Dari tahun 1808 - 1811 Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia yang utamanya bertugas untuk menjaga Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris.
Dalam upayanya tersebut, perhatian Daendels hanyalah terhadap pertahanan dan ketentaraannya saja. Dengan demikian, ia pun memperkuat angkatan perangnya dengan melatih orang-orang Indonesia.
Adapun pembangunan angkatan perangnya yang dilengkapi dengan pendirian tangsi-tangsi atau benteng-benteng, pabrik pembuat mesiu, dan juga rumah sakit tentara.
2. Di manakah daerah kekuasaan tersebut?
Terdapat daerah kekuasaan Inggris dan Belanda di Indonesia yang ternyata meliputi beberapa wilayah atau daerah yang berbeda, di antaranya:
- Kolonial Inggris
Inggris menguasai seluruh daerah kekuasaan VOC yakni, terdapat di wilayah Sumatra, Ambon, Banda, Pulau Jawa, Palembang, dan Makassar.
- Kolonial Belanda
Berbeda halnya dengan daerah kekuasaan Inggris, sementara Belanda hampir menguasai seluruh wilayah yang ada di Indonesia.
3. Kapankah waktu pemerintahan kolonial di Indonesia dimulai?
Selain daerah kekuasaan yang terlihat berbeda, adapun waktu pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda juga berbeda, lho.
- Kolonial Inggris: 19 Oktober 1811
Masa pemerintahan Inggris melakukan penjajahan di Indonesia terbilang cukup singkat yaitu hanya selama 5 tahun dari 1811 sampai dengan 1816.
Tepat Pada 4 Agustus 1811, 60 kapal milik Inggris muncul pertama kali di pelabuhan Batavia, sebagai berdirinya pusat kekuatan Belanda.
Akhirnya, Batavia dan wilayah di sekitarnya berhasil jatuh ke tangan Inggris pada 26 Agustus 1811. Masuknya pasukan Inggris juga mendapat dukungan dari raja-raja di Jawa.
Salah satu raja yang mendukung kedatangan pasukan Inggris adalah Mangkunegara. Hal ini disebabkan ia kecewa terhadap pemerintahan Daendels.
Dalam waktu singkat, Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles berhasil menguasai seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia yang ditandai dengan Perjanjian Tuntang.
Perjanjian Tuntang ini pun dilakukan pada tanggal 18 September 1811 yang berisikan, sebagai berikut:
- Pemerintah Belanda menyerahkan kekuasaan Indonesia ke tangan Inggris di Kalkuta, India.
- Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris.
- Orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris.
- Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris.
- Raffles yang berhasil mengalihkan seluruh kekuasaan Belanda, memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas. Meskipun keberadaan kolonial Inggris tetap melakukan penindasan rakyat Indonesia.
Atas jasanya dalam merebut Nusantara dari pemerintahan Belanda, Raffles diberi hadiah oleh Gubernur Jenderal Lord Minto sebuah penghargaan dengan menjabat sebagai Letnan Gubernur Jawa. Lalu, ia tinggal dan memerintah dari Buitenzorg di wilayah Bogor.
Meskipun pusat kekuasaan Inggris berada di Calcuta, India, dalam pelaksanaannya Raffles berkuasa penuh di Indonesia. Pemerintah Raffles di Indonesia cenderung mendapat sambutan positif dari raja dan rakyat di Indonesia.
- Kolonial Belanda: 20 Maret 1602
Sebab khusus dari bangsa Belanda melakukan penjelajahan samudra, dikarenakan adanya larangan mengambil rempah-rempah di Lisabon oleh pemerintah Portugis karena Belanda ikut terlibat dalam perang 80 tahun.
Kondisi ini yang mengharuskan Belanda mencari sendiri sumber rempah-rempah di wilayah bagian Timur. Pada bulan April 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan empat buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman.
Belanda harus menempuh rute melalui Samudra Hindia dan tepian barat pulau Sumatra hingga akhirnya sampai di Selat Sunda disebabkan pada saat itu Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan yang dikuasai oleh bangsa Portugis.
Awal mula bangsa Belanda datang ke Indonesia adalah untuk menjalankan misi perdagangan rempah-rempah. Namun, ketika masa itu pada tahun 1598 harga rempah-rempah di Eropa semakin tak terkendali.
Maka, Dewan Perwakilan Belanda atau Staten Generaal mengusulkan agar semua perusahaan pelayaran membentuk sebuah kongsi dagang.
Mulai tahun 1602, Belanda secara perlahan-lahan menguasai wilayah Indonesia, mendirikan kongsi dagang bernama Perusahaan Hindia Timur atau Vereenidge Oost-Indische Compagnie disingkat VOC.
Perusahaan ini bertujuan agar tidak terjadi persaingan sesama pedagang Belanda, di sisi lain juga terdapat tujuan yang menjadi maksud Belanda mendirikan kongsi dagang yaitu, untuk mengumpulkan modal yang besar guna bersaing dengan kongsi dagang lainnya.
Namun, pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran akibat kerugian dan utang yang dimilikinya berjumlah sangat besar.
Akhirnya, VOC telah dibubarkan pada 1799, sehingga tanggung jawab VOC diambil alihkan ke tangan Kerajaan Belanda dan kemudian terbentuklah pemerintahan Hindia Belanda (Nederlands Indie).
Adapun maksud dari pengambilan kekuasaan ini agar wilayah Indonesia tetap berada dalam pengendalian Belanda.
Kemudian, Raja Louis Napoleon Bonaperte, sebagai penanggung jawab atas wilayah Kerajaan Belanda, menunjuk Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia.
4. Kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung?
Terdapat kebijakan yang diambil selama masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda berlangsung di Indonesia yang nyatanya juga berbeda.
- Kolonial Inggris
Di masa pemerintahan Inggris, pihaknya mengadakan beragam penelitian ilmiah di Indonesia, dengan cara merintis pembangunan Kebun Raya Bogor, dan menerapkan sistem sewa tanah atau land-rente system.
Sistem sewa tanah atau land-rente adalah sistem pertanian di mana para petani dibebaskan atas kehendaknya sendiri menanam dagangan yang dapat dieskpor ke luar negeri.
Tentu saja kebijakan ini sangat menguntungkan untuk para penduduk Jawa khususnya para petani, di mana mereka diberi kebebasan dalam memilih jenis tanaman yang akan ditanam oleh para petani.
Selain itu, di bawah pemerintahan kolonial Inggris, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Adapun kebijakan ini diambil supaya Inggris lebih mudah dalam melakukan pengawasan pada daerah-daerah di Pulau Jawa. Setiap residen tersebut dikepalai oleh seorang residen dan asisten residen.
Adapun prinsip dalam kebijakan Raffles selama masa pemerintahannya, ia melakukan reformasi massal untuk mengubah seluruh sistem kolonial Pemerintah Hindia Belanda.
Ia membuat sebuah kebijakan dengan berpegang pada 3 prinsip ini, di antaranya:
- Adapun segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, kemudian diganti dengan penanaman bebas oleh rakyat.
- Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan menjadi bagian dari pemerintah kolonial.
- Berdasarkan pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat yang mengelola pun dianggap sebagai penyewa.
Selain membantu meningkatkan kondisi penduduk lokal, kolonial Inggris pun memperkenalkan sistem pencatatan bangunan-bangunan kuno yang ada di Jawa.
Misalnya seperti, mengetahui detail tentang Candi Prambanan yang dituliskan oleh Colin Mackenzie. Selain itu, Candi Borobudur dicatat oleh HC Cornelius, dan masih banyak lainnya.
- Kolonial Belanda
Pada masa pemerintahan Belanda, atas didasari pertimbangan pertahanan, dengan cara membangun jalan raya dari Anyer di Jawa Barat sampai Panarukan di Jawa Timur.
Pembuatan jalan ini tentunya menggunakan tenaga rakyat dengan sistem kerja paksa atau kerja rodi, sampai selesainya pembuatan jalan itu.
Bagi orang-orang Belanda, program penyelesaian pembuatan jalan pos ini merupakan keberhasilan yang gemilang.
Tetapi lain halnya dengan bangsa Indonesia, di mana setiap jengkal jalan tersebut merupakan hasil peringatan terhadap rintihan dan jeritan jiwa orang yang meninggal dalam pembuatan jalan tersebut.
Selain itu, pemerintahan kolonial Belanda juga membuat sebuah kebijakan dengan membangun pabrik senjata di wilayah Semarang dan Surabaya. Dan juga, masyarakat Indonesia di masa itu juga terlibat menjadi bagian dari tentara Belanda.
5. Bagaimana kondisi rakyat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial?
Adapun kondisi rakyat baik itu pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda sama-sama terjajah dan merasakan kesengsaraan.
Pada masa itu, masyarakat Indonesia tidak bisa benar-benar merasakan arti dari sebuah kebebasan dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara.
- Kondisi rakyat Indonesia pada masa pemerintahan Inggris
Meskipun kebijakan pemerintahan yang diambil Raffles dinilai lebih longgar dan membantu memajukan perekonomian di Hindia, namun tetap saja memberikan dampak buruk pada kondisi rakyat Indonesia pada masa pemerintahan Inggris.
Terdapat beberapa dampak buruk pada kebijakan pemerintahan Inggris bagi rakyat Indonesia, di antaranya:
- Sistem sewa tanah atau pajak tanah: Raffles menganggap bahwa pemilik tanah yang sah satu-satunya adalah pemerintah. Sehingga rakyat sebagai penyewa pun diwajibkan untuk membayar pajak sewa dari tanah yang diolahnya. Meskipun sebenarnya tanah tersebut milik mereka. Bagi petani yang tidak bisa membayar dengan uang, mereka bisa membayarnya dengan beras.
- Persaingan tidak sehat: Adapun pengusaha pribumi dengan modal kecil akan kalah saingannya dengan pedagang besar atau mereka yang memiliki modal besar. Karena mereka yang memiliki modal besar biasanya akan memperoleh kesempatan pintu politik terbuka.
- Pengekangan kekuasaan kerajaan: Meskipun ada beberapa kerajaan yang sudah dijanjikan untuk memperoleh kedudukan yang lebih besar, namun tetap saja dilakukan pengekangan terhadap kekuasaan.
Adapun upacara dan tata cara yang berlaku di kerajaan-kerajaan yang diubah untuk disederhanakan. Bahkan, orang-orang besar pribumi juga dibatasi pergerakannya.
Inggris menganggap dengan kemandirian atau kekuasaan berbagai kerajaan yang ada di Indonesia, maka kedaulatannya pun bisa terancam hingga membahayakan posisi Inggris di Nusantara.
- Kondisi rakyat Indonesia pada masa pemerintahan Belanda
Selama masa penjajahan yang berlangsung, membuat kondisi rakyat begitu menderita semakin terpuruk dan dilanda oleh kemiskinan.
Apalagi dengan berbagai macam peraturan dan program kerja yang banyak mengeksploitasi tenaga rakyat dan bahkan memonopoli harta benda mereka.
Tanam paksa membuat para petani merasa sangat kesulitan sebab mereka tidak berfokus untuk menanam padi untuk dikonsumsi sendiri.
Melainkan, mereka justru diwajibkan menanam tanaman ekspor yang nantinya akan diserahkan pada pemerintah kolonial dengan harga yang tidak sewajarnya.
Adanya pelaksanaan tanam paksa juga menjadi penyebab terjadinya kelaparan dan maraknya wabah penyakit di mana-mana, sehingga angka kematian pun meningkat drastis.
Situasi ini menimbulkan berbagai reaksi yang keras, sampai pada akhirnya sistem tanam paksa dihapus dan diganti pada keikutsertaan pihak swasta dalam menanam modal di Indonesia.
Nah itulah penjelasan lengkapnya mengenai tokoh paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia serta penjabaran singkat dari perbedaan pelaksanaan kekuasaan dari kedua negara tersebut. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk Anak, Mama, dan Papa.
