Atasi Krisis Membaca Denmark Hapus Pajak Buku hingga 25%
Pemerintah Denmark mengusulkan penghapusan pajak buku 25%, tarif tertinggi dunia, untuk menekan harga buku dan mengatasi krisis membaca.
Usulan yang mencakup buku cetak, elektronik, dan audio diajukan dalam rancangan anggaran; jika disetujui parlemen, kebijakan berlaku mulai 2027.
Data OECD menunjukkan 24% remaja Denmark usia 15 tahun kesulitan memahami teks sederhana; pemerintah juga memperkuat kerja sama perpustakaan dan sekolah.
Pernah merasa harga buku terlalu mahal sampai berpikir dua kali sebelum membawanya ke kasir? Denmark punya cerita menarik soal ini.
Negara di kawasan Skandinavia itu berencana menghapus pajak 25% atas buku demi mengatasi krisis membaca. Soalnya, tarif pajak buku di sana selama ini disebut paling tinggi di dunia.
Kabar ini cukup menarik, apalagi di tengah menurunnya minat baca remaja di sana. Lalu, seperti apa kebijakannya? Berikut Popmama.com mengulas atasi krisis membaca Denmark hapus pajak buku hingga 25%.
Yuk, simak sampai habis!
Table of Content
Mengapa Denmark Menghapus Pajak Buku hingga 25%?
Pexels/Suzy Hazelwood Mengutip Euronews, pemerintah Denmark mengumumkan penghapusan pajak buku 25%, yang disebut sebagai tarif tertinggi di dunia. Padahal, negara tetangganya jauh lebih baik, seperti di Finlandia dikenai pajak 14%, di Swedia hanya 6%, dan di Norwegia bebas pajak.
Menteri Kebudayaan Denmark, Jacob Engel-Schmidt, menyebut semua upaya perlu dikerahkan demi mengakhiri krisis membaca yang beberapa tahun terakhir terus meluas.
Kebijakan ini diperkirakan menelan biaya sekitar 330 juta kroner Denmark (sekitar 44 juta euro) per tahun, tetapi ia menyebutnya sebagai investasi bagi masa depan budaya negaranya.
Menurut The Local Denmark, harga buku baru di sana, baik berbahasa Denmark maupun Inggris, sering menembus 250 kroner. Penulis, penerbit, dan toko buku pun sudah lama berharap pajak ini dihapus.
Kapan Kebijakan Penghapusan Pajak Buku Mulai Diterapkan?
Pexels/Pixabay Melansir Sweden Herald, Menteri Kebudayaan menyampaikan rencana ini pada Rabu, 20 Agustus 2025. Ia menyebut usulan penghapusan pajak buku akan dimasukkan ke dalam rancangan anggaran pemerintah.
Menurut Meridian Global Services, upaya pertama kebijakan ini, yaitu melalui Undang-Undang Keuangan 2026, sempat tertunda karena adanya pemilu mendadak.
Kabar baiknya, rancangan aturan itu kini diajukan kembali dengan harapan membuat buku lebih murah dan membalikkan tren minat baca yang menurun. Jika disetujui parlemen, perubahan tersebut berlaku mulai 2027.
Benarkah Denmark sedang Menghadapi Krisis Membaca?
Pexels/Megan Lee Mengutip Euronews, laporan OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) menunjukkan satu dari empat remaja Denmark berusia 15 tahun kesulitan memahami teks sederhana. Menteri Engel-Schmidt sendiri mengakui angka itu cukup mengejutkan.
Melansir Sweden Herald, 24 persen remaja berusia 15 tahun di Denmark tidak bisa memahami teks sederhana. Angka ini naik empat poin persentase dalam sepuluh tahun, menurut laporan pendidikan terbaru OECD yang memicu kekhawatiran di sana.
Survei juga memperlihatkan tingkat membaca remaja yang terus menurun. Para ahli mengaitkannya dengan rentang perhatian yang kian pendek dan godaan dunia digital.
Buku Apa Saja yang Terkena Penghapusan Pajak?
Pexels/Dom J Mengutip Meridian Global Services, aturan yang diajukan ulang itu mencakup buku cetak, buku elektronik, dan buku audio, sehingga pembaca buku digital dan pendengar buku audio pun ikut merasakan manfaatnya. Ketiganya akan bebas pajak sepenuhnya.
Menurut The Local Denmark, kajian yang ditugaskan pemerintah dan terbit pada Mei 2025 sudah merekomendasikan penghapusan pajak 25% untuk buku digital maupun cetak. Kajian itu menilai bahwa langkah ini bisa memberi dorongan bagi literasi sekaligus industri buku.
Anak muda biasanya akan membeli lebih banyak buku kalau harganya turun. Temuan ini terasa saling berhubungan satu sama lain dengan kekhawatiran soal minat membaca remaja yang menurun.
Apa Langkah Lain Denmark untuk Mengatasi Krisis Membaca?
Pexels/Marta Branco Menurut The Guardian, pemerintah Denmark sudah mengalokasikan dana untuk memperkuat kerja sama antara perpustakaan umum dan sekolah.
Harapannya, lebih banyak anak bisa mengenal bacaan berkualitas sejak dini lewat perpustakaan dan sekolah yang kini bekerja lebih erat.
Menteri Kebudayaan Engel-Schmidt juga berjanji memantau perkembangan harga buku agar manfaatnya benar-benar sampai ke tangan pembaca.
Jika penghapusan pajak hanya membuat laba penerbit naik tanpa menurunkan harga, ia siap mempertimbangkan ulang apakah kebijakan ini tepat.
Melansir Sweden Herald, dari sisi industri, para penerbit Denmark dalam laporan pada Mei 2025 meminta pemerintah menjamin akses buku fisik bagi semua warga, anak-anak maupun orang dewasa. Jadi, urusan membaca ini memang butuh kerja sama banyak pihak.
Jadi, keputusan Denmark untuk menghapus pajak buku bukan semata soal harga, melainkan upaya menumbuhkan lagi kebiasaan membaca generasi muda.
Meski masih perlu restu parlemen, rencana ini menunjukkan bahwa krisis membaca dianggap serius oleh pemerintahnya.
Nah, itulah pembahasan mengenai atasi krisis membaca Denmark hapus pajak buku hingga 25%. Semoga informatif dan bermanfaat!
