“Solusi yang tepat adalah membubarkan parlemen… yang merupakan cara untuk mengembalikan kekuasaan politik kepada rakyat," kata Anutin, dikutip dari BBC.
DPR Dibubarkan Pemerintah Thailand, Kekuasaan Kembali ke Tangan Rakyat
Intinya sih...
- Pembubaran DPR Thailand sebagai langkah politik konstitusional setelah kebuntuan parlemen mengenai perubahan konstitusi dengan Partai Rakyat.
- Keputusan diambil di tengah konflik dengan Kamboja terkait sengketa perbatasan yang menewaskan puluhan orang dan menyebabkan ratusan orang harus mengungsi.
- Pemilu dini akan dilaksanakan dalam waktu 45-60 hari setelah pembubaran parlemen, dengan pemilihan anggota parlemen pada 26 Januari - 10 Februari 2026.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul umumkan pembubaran parlemen setelah rencana disetujui oleh Raja Thailand Maha Vajiralongkorn pada Jumat (12/12/25). Keputusan ini menyusul kebuntuan parlemen mengenai perubahan konstitusi, meredakan ketegangan politik, serta mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.
Langkah pembubaran ini juga diambil sebagai jalan tengah dari perselisihan dengan Partai Rakyat oposisi yang menjadi blok terbesar di parlemen. Diketahui usulan ini muncul setelah Anutin mengatakan adanya sengketa perbatasan yang membahayakan.
Keputusan ini membuka jalan Thailand untuk mengadakan pemilu dini, yang menurut peraturan akan dilaksanakan dalam waktu 45 hingga 60 hari.
Berikut ini informasi selengkapnya mengenai DPR dibubarkan pemerintah Thailand, kekuasaan kembali ke tangan rakyat yang telah Popmama.com berikut ini!
Alasan Pembubaran DPR Thailand
Pembubaran DPR Thailand diambil sebagai langkah politik konstitusional setelah pemerintahnya gagal mencapai kesepakatan mengenai perubahan konstitusi dengan Partai Rakyat. Langkah ini dinilai sebagai legitimasi baru di tengah kondisi politik yang tidak stabil.
Diketahui rencana pembubaran dikeluarkan setelah Partai Rakyat menarik dukungannya terhadap perdana menteri. Sebelumnya, Partai Rakyat yang jumlahnya paling besar di parlemen merupakan pendukung utama pemerintah.
Sejumlah media Thailand melaporkan bahwa ketegangan memanas setelah partai tersebut berencana mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Keputusan ini muncul setelah pemerintahan Anutin berupaya memperluas kekuasaan para anggota DPR terpilih.
Keputusan Diambil di Tengah Konflik dengan Kamboja
Keputusan pembubaran DPR Thailand ini mulai dipertimbangkan sejak memasuki hari ke-5 kekacauan politik Thailand dengan negara tetangganya, Kamboja. Diketahui kedua negara ini saling mengklaim perbatasan mereka yang sejak lama jadi sengketa.
Konflik tersebut menewaskan paling sedikit 20 orang, lebih dari 260 orang mengalami luka-luka, dan ratusan orang harus mengungsi karena terdampak konflik ini. Banyak yang khawatir keputusan pemilihan umum yang berjalan lebih cepat setelah pembubaran DPR akan menghadirkan lebih banyak kekacauan di Thailand.
Namun di saat yang sama, Perdana Menteri Thailand tersebut akan berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas mengenai gencatan senjata antara Thailand dengan Kamboja.
Ia juga mengisyaratkan agar masyarakat tidak khawatir dan mengatakan keputusan pembubaran ini tidak akan mengganggu operasi keamanan, pengerahan militer di sepanjang perbatasan akan terus berjalan tanpa gangguan.
Pemerintah Sempat Dikritik Karena Gagal Atasi Banjir
PM Anutin dan partai Bhumjaithai sangat dikritik karena penanganan banjir serius yang terjadi di Thailand Selatan pada November lalu. Peristiwa tersebut menewaskan setidaknya 176 orang dari berbagai penjuru negeri yang terdampak.
Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan mengapa Partai Rakyat yang kini menarik mundur dukungan mereka terhadap pemerintahan Anutin. Diketahui Partai Rakyat dan Partai Bhumjaithai memiliki ideologis yang berlawanan.
Dikutip dari BBC, Partai Rakyat menuduh Bhumjaithai gagal menghormati kesepakatan dan gagalnya penanganan banjir hingga akhirnya keluar mosi tidak percaya dari mereka. Pernyataan tersebut keluar setelah meminta perdana menteri membubarkan parlemen untuk menunjukkan tanggung jawab terhadap rakyat pada Kamis (11/12/25).
“Sampai jumpa di tempat pemungutan suara,” kata Partai Rakyat lewat sebuah unggahan di Facebook.
Pemilu Dini Akan Dilaksanakan Januari Mendatang
Raja Thailand telah mengesahkan dekrit pembubaran parlemen, seperti yang telah diumumkan oleh Lembaga Negara Kerajaan pada Jumat (12/12/25). Buntut dari pembubaran parlemen, Thailand akan segera melaksanakan pemilihan umum dalam kurun waktu 45 - 60 hari.
Diperkirakan pemilu untuk memilih anggota parlemen akan dilaksanakan pada 26 Januari - 10 Februari 2026. Komisi Pemilihan Umum Thailand hanya memiliki waktu lima hari untuk menetapkan tanggal resmi pemungutan suara.
“Sebagai pemerintah minoritas, ditambah dengan keadaan politik domestik yang mengganggu, (pemerintah) tidak dapat melaksanakan administrasi publik secara terus-menerus, efektif, dan stabil,” tulis Anutin dalam dekrit yang ditandatangani Raja Thailand.
Demikian informasi mengenai DPR dibubarkan pemerintah Thailand, kekuasaan kembali ke tangan rakyat.
Bagaimana pendapat Mama?
FAQ Seputar DPR Thailand Dibubarkan
| Kenapa DPR Thailand bubar? | Perdana Menteri Anutin Charnvirakul memilih membubarkan DPR setelah terjadi permintaan dari partai pendukung utama, Partai Rakyat yang mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintahannya. |
| Siapa yang membubarkan DPR di Thailand? | Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul adalah yang mengajukan pembubaran parlemen dan secara efektif memimpin proses pembubaran itu. |
| Apakah DPR di Indonesia bisa dibubarkan? | Tidak. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7C UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. |
-50392b2d31f9be3acc109116754520b4.png)
