KPK Ungkap 8.400 Jemaah Haji Batal Berangkat karena Korupsi Kuota Haji

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa ribuan jemaah haji yang batal berangkat itu sudah mengantre selama bertahun-tahun, tepatnya lebih dari 14 tahun.

Sejatinya, mereka bisa menunaikan ibadah haji pada tahun 2024 lalu. Sayangnya, mereka batal berangkat karena adanya dugaan tindakan korupsi kuota haji.

"Ada 8.400 orang jemaah haji yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun yang seharusnya berangkat di tahun 2024, menjadi tidak berangkat akibat praktik tindak pidana korupsi ini," ujarnya di Gedung KPK, Jakarta, Senin (25/8/2025) lalu.

Usut punya usut, ribuan jemaah batal berangkat karena Kementerian Agama RI (Kemenag) membagi tambahan kuota haji sebesar 20 ribu secara merata. Dari total itu, Kemenag membagi 50 persen untuk haji khusus, dan 50 persen haji reguler.

Nyatanya, hal itu tak sesuai aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Aturan itu menetapkan 92 persen kuota untuk haji reguler, dan 8 persen untuk haji khusus.

Bagian yang bikin geleng kepala, KPK juga mengungkap harga kuota haji khusus antara Rp200-300 juta per orang. Sementara kuota haji furoda berkisar Rp1 miliar per orang. Dari biaya itu, diduga ada kelebihan uang sekitar USD2.600-7.000 yang kemudian disetor kepada pelaku korupsi kuota haji di lingkungan Kementerian Agama.

Kini, KPK akan memeriksa aliran dana mengenai korupsi kuota haji 2024. Penelusuran itu juga dilakukan untuk memeriksa segala kemungkinan yang mengarah kepada mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

KPK melakukan penelusuran dengan memanggil sejumlah orang terdekat Yaqut. Terbaru, KPK telah memanggil mantan stafsus Menag Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Dia merupakan salah satu pihak yang dicegah bepergian ke luar negeri atas kasus ini.

Selain itu, KPK berencana memanggil Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief. Bahkan, KPK juga akan memanggil Direktur Utama PT Annatama Purna Tour Budi Darmawan, Komisaris PT Ebad Al-Rahman Wisata, dan Direktur PT Diva Maburo untuk diperiksa sebagai saksi.

Sekadar informasi, kasus korupsi kuota haji sudah masuk tahap penyidikan. Walau begitu, KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini, KPK sudah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap beberapa pihak, salah satunya Menag Yaqut.

Demikian kabar KPK ungkap 8.400 jemaah haji batal berangkat karena korupsi kuota haji. Semoga saja kasus ini dapat terungkap secara jelas dan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal ya, Ma.