Ramai Bantuan Bencana, Mensos: Galang Dana Tanpa Izin Bisa Kena Hukuman

Saat ini, masyarakat tengah berlomba-lomba mengumpulkan bantuan sosial untuk korban terdampak bencana di Sumatra yang hingga saat ini keadaannya masih belum pulih. Menyoroti hal ini, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul selaku Menteri Sosial mengatakan bahwa penggalang dana bantuan sebaiknya mengurus izin. 

“Siapapun boleh mengumpulkan donasi, baik perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya menurut ketentuan hukum izin dulu. Izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial,” kata Gus Ipul di Kementerian Sosial, Rabu (10/12/25).

Ia menyebut hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Saifullah juga menegaskan bantuan dari galangan dana tanpa izin bisa terkena konsekuensi hukum. 

“Setiap pengumpul uang dan barang itu harus meminta izin dan nanti kalau tidak mengajukan izin itu bisa kena denda dan kurungan tiga bulan,” ungkapnya di sebuah program TV, Rabu (10/12/25).

Gus Ipul menegaskan bahwa penyaluran bantuan bencana sangat diperbolehkan, terlebih dalam keadaan darurat. Ia juga mengklarifikasi bahwa galangan dana untuk bantuan bencana boleh langsung dilakukan. 

Klaim Gus Ipul mengatakan Kemensos tidak menghambat proses galangan dana bantuan bencana, terlebih kondisinya mendesak dan perlu kecepatan. Meski tidak perlu izin di awal, ia berharap agar penggalang dana memproses izin dan laporan pertanggung jawaban setelah proses penggalangan dan distribusi bantuan selesai. 

“Kalau sudah selesai, harapan saya diproses izinnya, kemudian dipertanggung jawabkan apa yang sudah dilakukan itu, tidak hanya kepada kami semata, tapi yang lebih penting kepada publik,” tambahnya saat meninjau penyaluran bantuan di Kantor Pos Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (10/12/25).

Terkait perizinan bantuan sosial, Gus Ipul mengungkapkan prosesnya bisa lewat online. Selama semua laporan dan bukti penggunaan dana nya jelas, ia mengklaim prosesnya tidak rumit. 

“Jika mengumpulkan dana dari masyarakat itu bisa dimulai dengan mengajukan izin lewat online dan tidak rumit,” kata Gus Ipul.

Proses laporan galangan dana diharapkan juga sesuai dengan ketentuan, di mana dana di bawah 500 juta bisa dilakukan audit internal dan di atas 500 juta dengan audit akuntan publik.

“Kalau di atas 500 juta itu dengan audit akuntan publik sehingga nanti tahu uang yang dikumpulkan dari masyarakat ini untuk apa saja, dipergunakan untuk apa, siapa penerima manfaatnya,” jelasnya.

Itu dia penjelasan soal ramai bantuan sosial, Mensos: galang dana tanpa izin bisa kena hukuman.

Mensos tegaskan galangan dana untuk bantuan bencana bisa dilakukan menyusul dengan laporan pertanggungjawaban keuangan agar dana yang digunakan jelas.

Bagaimana pendapat Mama?