Ramai Bantuan Bencana, Mensos: Galang Dana Tanpa Izin Bisa Kena Hukuman

Saat ini, masyarakat tengah berlomba-lomba mengumpulkan bantuan sosial untuk korban terdampak bencana di Sumatra yang hingga saat ini keadaannya masih belum pulih. Menyoroti hal ini, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul selaku Menteri Sosial mengatakan bahwa penggalang dana bantuan sebaiknya mengurus izin. 

Ia menyebut hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Saifullah juga menegaskan bantuan dari galangan dana tanpa izin bisa terkena konsekuensi hukum. 

Gus Ipul menegaskan bahwa penyaluran bantuan bencana sangat diperbolehkan, terlebih dalam keadaan darurat. Ia juga mengklarifikasi bahwa galangan dana untuk bantuan bencana boleh langsung dilakukan. 

Klaim Gus Ipul mengatakan Kemensos tidak menghambat proses galangan dana bantuan bencana, terlebih kondisinya mendesak dan perlu kecepatan. Meski tidak perlu izin di awal, ia berharap agar penggalang dana memproses izin dan laporan pertanggung jawaban setelah proses penggalangan dan distribusi bantuan selesai. 

Terkait perizinan bantuan sosial, Gus Ipul mengungkapkan prosesnya bisa lewat online. Selama semua laporan dan bukti penggunaan dana nya jelas, ia mengklaim prosesnya tidak rumit. 

Proses laporan galangan dana diharapkan juga sesuai dengan ketentuan, di mana dana di bawah 500 juta bisa dilakukan audit internal dan di atas 500 juta dengan audit akuntan publik.

Itu dia penjelasan soal ramai bantuan sosial, Mensos: galang dana tanpa izin bisa kena hukuman.

Mensos tegaskan galangan dana untuk bantuan bencana bisa dilakukan menyusul dengan laporan pertanggungjawaban keuangan agar dana yang digunakan jelas.

Bagaimana pendapat Mama?