Hari Keluarga Nasional, Kemen PPPA Ajak Ciptakan Keluarga Berkualitas

29 Jun 2022, 18:38 WIB

Freepik/pressfoto

Menikah dan memiliki keluarga mungkin merupakan hal mudah. Namun, tidak dengan keluarga berkualitas. Bisa dilihat, masih banyak keluarga yang di dalamnya melakukan kekerasan atau tidak memenuhi nutrisi anak.

Untuk itu, dalam memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang jatuh setiap 29 Juni, Kementerian PPPA mengingatkan seluruh masyarakat tentang pentingnya membangun keluarga berkualitas yang responsif gender dan mengedepankan hak anak. Hal ini guna membentuk karakter anak-anak di masa depan untuk memajukan bangsa Indonesia.

"Keluarga merupakan fondasi terpenting dalam pembentukan karakter manusia. Keluarga bisa menjadi titik awal penentu kualitas bangsa karena sebagai unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga memiliki peran penting dalam kemajuan suatu bangsa," kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kemen PPPA, Indra Gunawan di Jakarta, Rabu (29/6/2022).

Berikut ini, Popmama.com telah merangkum informasi terkait hal-hal yang mendukung pembentukan keluarga berkualitas untuk membentuk karakter baik anak.

Simak yuk, Ma!

1. Lima dimensi indikator keluarga berkualitas

Freepik/senivpetro

"Kualitas keluarga dapat dilihat dari Indikator Kualitas Keluarga (IKK) yang terdiri dari 29 indikator dan dibagi menjadi lima dimensi. Kelima dimensi tersebut adalah kualitas legalitas-struktur, kualitas ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-psikologi, dan ketahanan sosial-budaya. Selanjutnya, kebijakan kualitas keluarga ini harus diimplementasikan baik di pemerintah pusat, daerah, masyarakat, maupun keluarga." katanya.

Dengan demikian, Kemen PPPA sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah mengesahkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 22 Juni 2022.

2. Menetapkan kebijakan responsif gender dan utamakan hak anak

Freepik/user18526052

Selain itu, Kemen PPPA juga telah melakukan berbagai advokasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar menerapkan kebijakan yang responsif gender serta mengedepankan hak anak guna membangun keluarga Indonesia yang kuat dan berkualitas.

Saat ini, salah satu yang telah melakukan kebijakan tersebut adalah Kementerian Keuangan.

"Kementerian Keuangan adalah salah satu contoh kementerian yang telah menghasilkan beberapa kebijakan responsif gender dalam upaya memenuhi kebutuhan pegawainya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.01/2018 yang mengatur fasilitasi kesejahteraan pegawai, khususnya dalam kejadian-kejadian penting, seperti melahirkan," ujar Indra.

"Peraturan ini tidak hanya mengakomodasi kebutuhan cuti pegawai perempuan, tetapi juga kebutuhan pegawai laki-laki dalam hal mendampingi istri melahirkan maksimal 10 hari (paternal leave)," lanjutnya.

3. Periode seribu hari pertama anak merupakan periode emas

Freepik.com/rawpixel.com

Selain menerapkan kebijakan internal yang responsif gender, Kemen PPPA juga telah mengedepankan hak anak.

"Para pegawai dihadapkan pada persoalan-persoalan keluarga, seperti kehamilan, melahirkan, kepentingan menyusui anaknya yang harus diakomodasi demi kesehatan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan hak anak-anaknya," pungkas Indra.

"Masa 1000 hari pertama kehidupan telah disepakati sebagai saat terpenting dalam pertumbuhan anak, termasuk untuk mencegah terjadinya stunting pada anak. Oleh karena itu, periode 1000 hari pertama kehidupan atau periode emas ini harus kita dukung untuk pertumbuhan generasi penerus bangsa kita," imbuhnya.

Nah, itulah beberapa hal yang telah dilakukan agar setiap keluarga di Indonesia bisa menjadi berkualitas, sehingga anak-anak dapat tumbuh dengan karakter yang baik serta membantu memajukan bangsa di masa depan.