Dunia kerja terus mengalami perubahan, mulai dari sistem perekrutan, pola kerja yang semakin fleksibel, hingga meningkatnya kebutuhan akan keterampilan baru. Di tengah perubahan tersebut, perlindungan terhadap hak pekerja menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.
13 Poin Penting Aturan Baru di UU Perlindungan Ketenagakerjaan

DPR dan pemerintah membahas RUU Perlindungan Ketenagakerjaan berisi sedikitnya 13 ketentuan baru untuk memberi kepastian hukum pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
RUU memperkuat sertifikasi kompetensi BNSP, pengawasan ketenagakerjaan, integrasi data pusat-daerah, survei kebutuhan hidup layak, serta kolaborasi peningkatan produktivitas.
Perlindungan diperluas melalui dana pesangon dan JKP saat PHK, hak perempuan dan disabilitas, larangan menahan ijazah, pekerja fleksibel, pencari kerja, TKA keluarga WNI, serta outsourcing BUMN.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan yang memuat sedikitnya 13 ketentuan baru dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Aturan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
Lantas, apa saja aturan baru yang perlu diketahui pekerja dan masyarakat? Berikut Popmama.com telah merangkum aturan baru di UU perlindungan ketenagakerjaan, dikutip dari laman JDIH Kabupaten Banyuwangi. Yuk, simak sampai habis!
Table of Content
1. Penguatan sertifikasi kompetensi kerja melalui BNSP

Pexels/Yan Krukau Salah satu poin yang diatur dalam RUU Perlindungan Ketenagakerjaan adalah penguatan sertifikasi kompetensi kerja melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).Â
Lembaga ini memiliki peran penting dalam memastikan kemampuan dan keterampilan seseorang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja.
Melalui aturan baru ini, BNSP diperkuat sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.Â
Dengan begitu, proses sertifikasi kompetensi diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memiliki kedudukan yang lebih kuat. Sertifikasi kompetensi juga dapat menjadi salah satu bukti bahwa seseorang memiliki kemampuan sesuai bidang pekerjaannya.Â
Hal ini diharapkan membantu pekerja meningkatkan daya saing sekaligus memberikan kepercayaan lebih kepada perusahaan dalam proses perekrutan.
2. Optimalisasi pengawasan ketenagakerjaan

Pexels/Ofspace LLC, Culture Pengawasan ketenagakerjaan menjadi hal penting untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya dan pekerja mendapatkan hak sesuai ketentuan.Â
Karena itu, RUU ini mengatur penguatan pengawasan melalui peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan.
Salah satu hal yang diperhatikan adalah rasio antara jumlah pengawas dan jumlah pekerja atau perusahaan di setiap kabupaten dan kota. Pengaturan tersebut bertujuan agar pengawasan dapat dilakukan secara proporsional dan menjangkau lebih banyak tempat kerja.
Selain itu, RUU ini juga mengatur pembentukan Komite Pengawasan Ketenagakerjaan. Pengawasan turut melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sehingga pelaksanaan aturan ketenagakerjaan diharapkan lebih terpantau.
3. Integrasi data dan informasi ketenagakerjaan

Pexels/cottonbro studio Data ketenagakerjaan menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Sayangnya, perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah dapat menyulitkan proses perencanaan maupun evaluasi kebijakan.
Melalui RUU ini, pemerintah berencana mengintegrasikan data dan informasi ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah. Integrasi tersebut bertujuan menjaga kualitas kebijakan sekaligus memastikan perencanaan ketenagakerjaan berjalan lebih selaras.
Dengan data yang terhubung, pemerintah diharapkan dapat memahami kondisi pasar kerja secara lebih menyeluruh. Misalnya, mengetahui kebutuhan tenaga kerja di suatu daerah, tingkat ketersediaan lapangan pekerjaan, hingga keterampilan yang perlu ditingkatkan.
4. Pengaturan dana cadangan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan

Pexels/Defrino Maasy Pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah satu situasi yang dapat berdampak besar terhadap kondisi ekonomi pekerja dan keluarganya.Â
Ketika kehilangan pekerjaan, seseorang tidak hanya kehilangan sumber penghasilan, tetapi juga perlu mempersiapkan biaya hidup selama mencari pekerjaan baru.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan mengatur dana cadangan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Kedua hal ini berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan finansial kepada pekerja yang mengalami PHK.
Pengaturan dana cadangan pesangon diharapkan dapat mendukung kesiapan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran hak pekerja.Â
Sementara itu, JKP menjadi bentuk perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan agar tetap memperoleh dukungan selama masa transisi menuju pekerjaan berikutnya.
5. Pelindungan hak pekerja perempuan, termasuk cuti melahirkan

Pexels/PARINDA SHAAN Hak pekerja perempuan juga menjadi salah satu perhatian dalam RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Aturan ini memberikan kepastian mengenai perlindungan hak-hak pekerja perempuan, terutama yang berkaitan dengan cuti melahirkan dan keguguran.
Selain hak untuk mengambil cuti, ketentuan tersebut juga mencakup kepastian pembayaran upah selama masa cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Â
Dengan demikian, pekerja perempuan diharapkan tidak perlu merasa khawatir kehilangan hak penghasilan ketika harus menjalani proses persalinan atau pemulihan setelah keguguran.
Ketentuan ini penting karena pekerja perempuan tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan selama menjalankan peran reproduksinya.Â
Di sisi lain, perusahaan juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih memperhatikan kebutuhan pekerja perempuan.
6. Kepastian pelindungan bagi pekerja penyandang disabilitas

Pexels/Gustavo Fring Kesempatan untuk bekerja seharusnya dapat diperoleh setiap orang tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan yang dapat menghambat mereka untuk memperoleh kesempatan kerja yang setara.
Melalui RUU ini, pemerintah dan DPR turut mengatur kepastian perlindungan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas. Ketentuan tersebut diarahkan untuk memperkuat pemenuhan hak dan perlakuan yang setara dalam dunia kerja.
Artinya, pekerja penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, memperoleh pekerjaan, serta menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Perusahaan diharapkan dapat memberikan lingkungan kerja yang inklusif sesuai kebutuhan.
7. Larangan penahanan ijazah dan dokumen pribadi pekerja

Pexels/Gustavo Fring Pernah mendengar perusahaan yang meminta ijazah asli sebagai jaminan selama masa kerja? Praktik tersebut menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.
Aturan baru ini memberikan kepastian mengenai larangan penahanan ijazah dan dokumen pribadi lainnya dalam proses perekrutan maupun penempatan tenaga kerja.Â
Dengan begitu, dokumen penting milik pekerja tidak semestinya dijadikan alat untuk membatasi kebebasan mereka dalam bekerja.
Ijazah dan dokumen pribadi merupakan bagian penting dari identitas serta riwayat pendidikan seseorang. Larangan ini diharapkan dapat mencegah praktik perekrutan yang merugikan pekerja dan memberikan rasa aman ketika seseorang melamar pekerjaan.
8. Peningkatan produktivitas melalui kolaborasi berbagai pihak

Pexels/RDNE Stock project Produktivitas tenaga kerja menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan dan perekonomian nasional. Karena itu, peningkatannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pekerja, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai pihak.
RUU Perlindungan Ketenagakerjaan mengatur penguatan dan peningkatan produktivitas melalui kolaborasi antara pengusaha, pekerja, serikat pekerja atau buruh, serta pemerintah.Â
Kerja sama tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung peningkatan keterampilan dan kualitas hasil pekerjaan.
Misalnya, perusahaan dapat memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan karyawan, sedangkan pemerintah berperan dalam mendukung program pengembangan tenaga kerja.Â
Dengan adanya kolaborasi, peningkatan produktivitas diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pekerja maupun perusahaan.
9. Perluasan perlindungan untuk pekerjaan dengan sistem fleksibel

Pexels/MART PRODUCTION Perkembangan teknologi turut mengubah cara seseorang bekerja. Kini, pekerjaan tidak selalu dilakukan di kantor dengan jam kerja yang sama karena semakin banyak profesi yang mengandalkan sistem kerja fleksibel.
Kondisi tersebut membuat RUU ini mengatur perluasan ruang lingkup perlindungan bagi pekerjaan yang memiliki karakteristik fleksibel.Â
Ketentuan ini juga disiapkan untuk merespons munculnya jenis pekerjaan baru pada masa mendatang atau yang dikenal dengan istilah future of work.
Melalui aturan tersebut, perlindungan ketenagakerjaan diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia kerja. Dengan begitu, pekerja dengan pola kerja yang berbeda tetap memiliki kepastian perlindungan sesuai ketentuan yang nantinya ditetapkan.
10. Penguatan survei kebutuhan hidup layak dan dewan pengupahan

Pexels/Defrino Maasy Besaran upah menjadi salah satu hal yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan pekerja. Penetapannya perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan hidup layak agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dalam RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, pelaksanaan survei kebutuhan hidup layak (KHL) akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setelah berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan Nasional. Aturan ini juga mengatur penguatan peran Dewan Pengupahan Daerah.
Keterlibatan BPS diharapkan dapat mendukung penyediaan data yang lebih terukur sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan pengupahan.Â
Sementara itu, penguatan Dewan Pengupahan Daerah diharapkan membantu proses pembahasan upah dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
11. Optimalisasi perlindungan bagi pencari kerja dan peserta pemagangan

Pexels/Nowrin Sanjana Perlindungan ketenagakerjaan tidak hanya ditujukan bagi orang yang sudah memiliki pekerjaan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, mengikuti pelatihan, maupun menjalani program pemagangan juga membutuhkan kepastian mengenai hak dan perlindungan mereka.
Karena itu, RUU ini mengatur optimalisasi perlindungan bagi pencari kerja, peserta pelatihan, dan peserta pemagangan. Ketentuan tersebut diharapkan dapat mendukung proses seseorang ketika mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja.
Hal ini menjadi penting karena pencari kerja dan peserta pemagangan sering kali berada pada tahap awal membangun pengalaman profesional.Â
Dengan adanya perlindungan yang lebih jelas, proses pelatihan dan pemagangan diharapkan dapat berlangsung secara lebih terarah serta tidak merugikan pesertanya.
12. Pengaturan penggunaan tenaga kerja asing dalam perkawinan sah dengan WNI

Pexels/Ketut Subiyanto Penggunaan tenaga kerja asing (TKA) juga menjadi salah satu hal yang diatur dalam RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Namun, ketentuan ini turut memperhatikan kondisi orang asing yang memiliki hubungan keluarga dengan warga negara Indonesia.
RUU tersebut mengatur penggunaan TKA bagi orang asing yang terikat perkawinan sah dengan warga negara Indonesia (WNI), termasuk anak dari perkawinan yang sah.Â
Pengaturan ini menjadi perhatian tersendiri karena berkaitan dengan status keluarga dan kesempatan bekerja.
Dengan adanya ketentuan tersebut, penggunaan tenaga kerja asing diharapkan memiliki pengaturan yang lebih jelas. Meski demikian, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku mengenai keimigrasian dan ketenagakerjaan.
13. Penguatan perlindungan pekerja alih daya di BUMN

Pexels/Felicity Tai Pekerja alih daya atau outsourcing juga masuk dalam daftar kelompok pekerja yang mendapat perhatian melalui RUU ini. Sistem alih daya selama ini menjadi salah satu bentuk hubungan kerja yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan.
Dalam aturan yang diusulkan, perlindungan pekerja alih daya di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) diperkuat dengan mewajibkan penyelenggaraan alih daya melalui anak perusahaan.Â
Ketentuan tersebut diharapkan dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai penyelenggaraan pekerjaan alih daya di lingkungan BUMN.
Penguatan ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan pekerja alih daya tetap mendapatkan perlindungan hak sesuai ketentuan ketenagakerjaan.Â
Dengan demikian, sistem alih daya diharapkan dapat berjalan dengan memperhatikan kepentingan pekerja sekaligus kebutuhan perusahaan.
Nah, itulah pembahasan mengenai aturan baru di UU perlindungan ketenagakerjaan. Semoga informatif dan bermanfaat!



























