Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiagakan ratusan fasilitas kesehatan untuk melayani masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pramono Izinkan Warga Non-KTP Jakarta Berobat akibat Asap Karhutla
3 min read
Intinya Sih
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
Pemprov DKI Jakarta membuka layanan kesehatan bagi seluruh warga, termasuk non-KTP Jakarta, yang mengalami gangguan akibat asap karhutla di rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu.
Sebanyak 367 fasilitas kesehatan disiagakan, terdiri dari 31 rumah sakit daerah, 44 puskesmas, dan 292 puskesmas pembantu; jumlah pasien terdampak belum dilaporkan.
Sebaran asap mulai menjauh akibat perubahan angin, tetapi kualitas udara tetap dipantau; Pemprov menyiapkan water mist, modifikasi cuaca, serta opsi PJJ dan pembatasan aktivitas luar ruangan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Layanan tersebut terbuka bagi seluruh masyarakat, termasuk warga yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap dapat mendatangi rumah sakit, puskesmas, maupun puskesmas pembantu milik pemerintah daerah.
Untuk lebih lengkapnya, berikut Popmama.com sajikan informasi tentang Pramono Anung izinkan warga non-KTP Jakarta berobat akibat asap karhutla. Simak di bawah!
Table of Content
1. Sebanyak 367 fasilitas kesehatan disiagakan
pexels.com/RDNE Stock project Untuk mendukung pelayanan tersebut, Pramono menginstruksikan 367 fasilitas kesehatan milik Pemprov DKI Jakarta agar bersiaga menghadapi dampak asap karhutla.
Jumlah itu mencakup 31 rumah sakit daerah, 44 puskesmas, dan 292 puskesmas pembantu.
Meski layanan telah disiapkan, Pramono mengaku belum mengetahui jumlah warga yang telah mendapatkan penanganan medis akibat paparan asap. Ia mengatakan, laporan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta belum diterimanya.
“Jumlahnya saya belum tahu. Karena saya belum mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Kesehatan. Tapi sudah berlangsung,” ujarnya.
2. Sebaran asap karhutla mulai menjauh dari Jakarta
unsplash.com/Eko Herwantoro Di sisi lain, sebaran asap karhutla yang sempat memasuki atmosfer Jakarta dan wilayah sekitarnya dilaporkan mulai menjauh sejak Sabtu (17/10/2026).
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim mengatakan, berkurangnya sebaran asap dipengaruhi perubahan pola angin. Meski demikian, pemerintah daerah tetap mewaspadai kemungkinan perubahan arah angin yang dapat membawa kembali asap ke ibu kota.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi sebaran asap karhutla memasuki atmosfer Jawa bagian barat, meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, pada Jumat (16/10/2026).
Hasil pemantauan satelit sehari kemudian menunjukkan asap mulai bergerak menjauh secara bertahap. Namun, sisa sebaran asap masih terdeteksi di pesisir barat Banten pada ketinggian sekitar 10.000–18.000 kaki atau 3–5,4 kilometer.
Sekretaris Utama BMKG Guswanto menjelaskan, perubahan pola angin pada ketinggian tersebut memengaruhi pergerakan asap. Ia juga menegaskan bahwa keberadaan asap yang terdeteksi melalui satelit tidak selalu menandakan peningkatan konsentrasi polutan di permukaan.
Kendati demikian, kualitas udara Jakarta masih perlu diwaspadai. BMKG mencatat konsentrasi partikulat halus PM2.5 di Kemayoran berkisar 46,7–109,7 mikrogram per meter kubik, dengan kondisi yang berada dalam rentang kategori sedang hingga tidak sehat.
3. Pemprov DKI Jakarta siapkan water mist dan modifikasi cuaca
Dok. BNPB Untuk mengantisipasi perubahan kondisi udara, Pemprov DKI Jakarta tetap menjalankan sejumlah langkah mitigasi.
Chico mengatakan, pemerintah daerah menyiapkan penyemprotan water mist atau kabut air melalui 179 perangkat yang terpasang di 145 gedung di berbagai lokasi.
Pemprov DKI juga menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai salah satu opsi penanganan dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.
Sementara itu, pemantauan kualitas udara dilakukan secara real-time melalui stasiun pemantau kualitas udara dan sensor emisi.
Pemantauan tersebut didukung koordinasi dengan BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup, serta Kementerian Lingkungan Hidup.
4. PJJ hingga pembatasan aktivitas luar ruangan jadi opsi
beritajakarta.id Apabila kualitas udara memburuk secara signifikan berdasarkan data resmi, Pemprov DKI Jakarta akan mempertimbangkan langkah lanjutan untuk melindungi masyarakat.
Opsi tersebut meliputi rekomendasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa, pembatasan aktivitas luar ruangan bagi kelompok rentan, serta imbauan penggunaan masker.
Chico mengatakan, masyarakat diharapkan tetap tenang dan mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan kualitas udara. Pemerintah daerah juga terus memantau kondisi di lapangan untuk menentukan langkah yang diperlukan.
Itu dia informasi tentang Pramono Anung izinkan warga non-KTP Jakarta berobat akibat asap karhutla. Warga terdampak dapat mengakses 367 fasilitas kesehatan milik Pemprov DKI Jakarta.
