Wamenkumham Ungkap Menolak Vaksinasi Covid-19 Dapat Dipidana 1 Tahun

Peraturan dan sanksi yang disampaikan oleh Eddy tercantum pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Di dalam UU ini hal yang mengatakan sanksi tersebut berada dalam pasal 93, yaitu:

"Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 pasal 9 menyebutkan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Wah Ma, lumayan besar ya pundi-pundi yang harus dikeluarkan kalau menolak vaksin. 

Sanksi pidana ini menjadi alternatif terakhir yang dilakukan pada masyarakat, ketika penegakkan umum lainnya tidak ampuh lagi.

Adanya sosialisasi dari pemerintah, dokter, dan tenaga medis mengenai vaksinasi Covid-19 yang bersifat wajib akan membuat kesadaran masyarakat meningkat. Jika masyarakat menyadari betapa pentingnya melakukan vaksinasi, upaya pemaksaan dan pemberian sanksi pidana tidak perlu dilakukan.

"Artinya sosialisasi dari dokter, tenaga medis, itu penting untuk menciptakan kesadaran masyarakat," ungkap Eddy Hiariej.

Eddy mengatakan bahwa vaksinasi merupakan kewajiban dalam rangka menghormati hak orang lain untuk mendapatkan kesehatan secara lebih baik.

Hal ini membuat Profesor Hukum Universitas Gajah Mada mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghormati hak asasi setiap warga dalam ketertiban kehidupan bermasyarakat berbangsa dan negara yang tercantum pada pasal 28 UU 1945.

Adapun pasal lain dari UU No. 36 Tahun 2009 yang di dalamnya terdapat kesehatan setiap warga, yaitu pasal 9 tentang kesehatan dan pasal 153 tentang ketersediaan bahan imunisasi. Berikut bunyi dari kedua pasal tersebut:

• Pasal 9 UU No. 36 Tahun 2009

"Setiap    orang    berkewajiban    ikut    mewujudkan, mempertahankan,  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya."

• Pasal 153 UU No. 36 Tahun 2009

"Pemerintah  menjamin  ketersediaan  bahan  imunisasi  yang aman,   bermutu,   efektif,   terjangkau,   dan   merata   bagimasyarakat  untuk  upaya  pengendalian  penyakit  menular melalui imunisasi."

Demikian beberapa informasi mengenai penolakan pemberian vaksinasi Covid-19. Apakah Mama sudah siap menerima vaksin? Yuk bantu untuk menurunkan angka penularan Covid-19 dengan melakukan vaksinasi yang disediakan oleh pemerintah.