Mulai 2 Januari 2026, Hubungan Seks di Luar Pernikahan Dapat Dipenjara
- Hubungan seks di luar pernikahan dapat dipidana maksimal satu tahun penjara atau denda berdasarkan KUHP baru.
- Penegakan hukum hanya bisa dilakukan jika ada pengaduan dari pihak berhak seperti pasangan sah atau keluarga.
- Pengaduan dapat dicabut sebelum proses pemeriksaan sidang dimulai demi menjaga hak privasi.
Pemerintah resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional mulai 2 Januari 2026. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda. Salah satu ketentuan yang menjadi sorotan publik adalah peraturan mengenai hubungan seks di luar pernikahan, yang kini memiliki konsekuensi pidana.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa penerapan pasal tersebut tidak bersifat otomatis karena diatur melalui mekanisme delik aduan, sehingga tetap mempertimbangkan aspek privasi dan perlindungan hak individu.
Nah, dalam artikel ini Popmama.com telah merangkum tentang hubungan seks di luar pernikahan dapat dipenjara.
Yuk, disimak beberapa faktanya!
1. Hubungan seks di luar pernikahan diatur dalam Pasal 413 KUHP
Dalam KUHP baru, Pasal 413 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dikenai pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda.
Namun, ketentuan ini tidak berlaku secara umum karena termasuk dalam kategori delik aduan. Artinya, proses hukum hanya dapat berjalan apabila ada pengaduan dari pihak yang berhak, seperti suami atau istri yang sah, orangtua, atau anak.
Tanpa adanya laporan dari pihak tersebut, maka aparat penegak hukum tidak dapat memproses perkara ini.
2. Hidup bersama tanpa pernikahan juga diatur dengan ancaman pidana
Selain hubungan seks di luar pernikahan, KUHP nasional juga mengatur mengenai hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan atau yang kerap disebut kumpul kebo.
Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 414 ayat (1), dengan ancaman pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda.
Sama seperti pasal perzinaan, aturan ini juga merupakan delik aduan. Penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila ada laporan dari pihak tertentu yang memiliki hubungan keluarga atau kepentingan hukum langsung.
3. Penegakan hukum tetap menghormati privasi dan hak pencabutan aduan
Pemerintah menegaskan bahwa penerapan KUHP baru tidak dimaksudkan untuk mencampuri kehidupan pribadi masyarakat secara berlebihan. Proses hukum harus tetap menghormati hak privasi serta mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam mekanisme delik aduan ini, pihak pelapor juga memiliki hak untuk mencabut pengaduan selama perkara belum memasuki tahap pemeriksaan di persidangan. Ketentuan tersebut menjadi penanda bahwa KUHP nasional berupaya menyeimbangkan antara penegakan norma kesusilaan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
Itulah penjelasan hubungan seks di luar pernikahan dapat dipenjara. Berlakunya KUHP nasional mulai 2 Januari 2026 menandai perubahan penting dalam hukum pidana Indonesia.
Pengaturan mengenai hubungan seks di luar pernikahan dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan ditegaskan sebagai delik aduan, sehingga penegakan hukumnya tetap mempertimbangkan privasi, hubungan keluarga, serta hak warga negara sesuai aturan yang berlaku.
3 FAQ Seputar Laporan Hubungan Seks di Luar Pernikahan
| Apakah hubungan seks di luar pernikahan otomatis dipenjara? | Tidak, proses hukum hanya berjalan jika ada laporan dari pihak yang berhak karena termasuk delik aduan. |
| Siapa saja yang berhak melapor dalam kasus ini? | Pihak yang berhak melapor adalah suami atau istri yang sah, orangtua, atau anak. |
| Apakah laporan bisa dibatalkan? | Ya, pengaduan dapat dicabut selama perkara belum masuk tahap pemeriksaan di persidangan. |
