Semakin Mahal, Biaya Melahirkan juga Akan Dikenakan Pajak PPN

Sebelumnya, pada Pasal 4A Ayat 3 UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tertulis bawa jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenakan pajak.

Merujuk pada UU Nomor 49 Tahun 2009 yang dimaksud terkait jasa pelayanan kesehatan medis meliputi jasa dokter umum, spesialis, kebidanan, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dll. 

Dalam rancangan terbaru pada RUU KUP, jasa pelayanan kesehatan medis dalam Pasal 4A ayat 3 tersebut akan dihapus dan dikenakan PPN, yang mana hal ini akan mengakibatkan biaya kesehatan termasuk persalinan meningkat.

Tak hanya penghapusan pasal pada jasa pelayanan kesehatan medis dari bebas pajak, dalam drat RUU KUP yang baru, pemerintah juga akan menaikkan tarif PPN yang tadinya berlaku hanya kisaran 10 persen, nantinya menjadi 12 persen hingga lebih.

Pemerintah juga akan menetapkan kebijakan PPN multi tarif sebagaimana tercantum pada pasal terbaru yakni Pasal 7A terkait tarif PPN paling rendah lima persen dan paling tinggi sebesar 25 persen.

Isi RUU tersebut tentu saja mengundang reaksi banyak pihak, termasuk ibu hamil yang sebentar lagi akan melahirkan. Terlebih biaya melahirkan, terutama persalinan caesar sudah cukup mahal bagi sebagian masyarakat Indonesia. Dengan adanya wacana untuk menambahkan pajak ke dalam biaya persalinan tentu akan menambah beban bagi Mama yang akan melahirkan.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang menghapus beberapa draf dari pasal tersebut.

Mengacu pada Pasal 4A RUU KUP, Kamis (10/06), selain pasal mengenai jasa pelayanan kesehatan medis termasuk persalinan yang dihapus dari pembebasan pajak, sembako dan biaya pendidikan juga akan dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN.

Itulah informasi mengenai wacana biaya melahirkan akan dikenakan pajak PPN. Menanggapi hal ini, bagaimana pendapat Mama?