Kasus dugaan keracunan massal terjadi di Pondok Pesantren Manba’ul Hikam, Sidoarjo, Jawa Timur, setelah ratusan santri mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa, 1 September 2026. Hingga Kamis, 3 September 2026, sebanyak 664 santri tercatat mendapatkan penanganan medis. Berikut kronologi lengkapnya.
Berikut Popmama.com rangkum informasi selengkapnya mengenai informasi ini.
Proses pengolahan makanan di SPPG Kalitengah dimulai sejak tengah malam. Berdasarkan penelusuran Badan Gizi Nasional (BGN), makanan telah selesai dimasak dan matang sekitar pukul 05.00 WIB. Sesuai juklak-juknis BGN, makanan yang matang pada pukul 05.00 WIB seharusnya dikonsumsi sebelum pukul 09.00 WIB.
Namun, ditemukan dugaan pelanggaran prosedur. Waktu pada label makanan disebut ditulis pukul 08.00 WIB dengan batas konsumsi pukul 10.00 WIB. Selain itu, setiap ompreng seharusnya diberi label waktu secara individu. Dalam kasus ini, label hanya ditempel pada satu ompreng teratas sebagai perwakilan, kemudian difoto untuk kebutuhan pelaporan sistem pemantauan radar MBG.
Menu MBG yang dibagikan terdiri dari nasi putih, telur orak-arik, tempe bumbu Bali, tumis buncis baby corn, dan buah apel utuh. Sebelum dibagikan, perwakilan pesantren sempat melakukan pengecekan rasa atau tasting.
Makanan dari SPPG Kalitengah dikirim ke Ponpes Manba’ul Hikam sekitar pukul 11.30 WIB. Para santri kemudian baru mengonsumsi makanan tersebut setelah pukul 12.00 WIB.
Sebanyak 1.010 porsi dibagikan kepada santri MA dan MTs Manba’ul Hikam. Waktu konsumsi menjadi perhatian karena makanan diketahui telah matang sekitar tujuh jam sebelumnya dan telah melewati batas konsumsi yang ditetapkan dalam juklak-juknis.
Sekitar pukul 16.00 WIB, sejumlah santri mulai mengalami keluhan kesehatan, beberapa jam setelah menyantap makanan MBG.
Gejala yang dilaporkan antara lain mual, pusing, muntah, diare, hingga sesak napas.
Pengurus pesantren kemudian segera mengevakuasi santri yang mengalami keluhan menggunakan ambulans menuju sejumlah fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis.
Pihak pesantren menyatakan makanan yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut berasal dari paket MBG yang dikirim SPPG Kalitengah, bukan dari dapur internal pesantren.
Jumlah santri yang mendapatkan penanganan medis terus bertambah. Pada laporan awal, sekitar 500 hingga 512 santri disebut dilarikan ke rumah sakit. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi 566 orang pada Rabu, 2 September 2026.
Hingga Kamis, 3 September 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat total 664 orang telah mendapatkan penanganan medis.
Dari jumlah tersebut, 581 orang telah diperbolehkan pulang, 77 orang masih menjalani rawat inap, dan enam orang masih dalam tahap observasi. Pasien yang masih dirawat dilaporkan dalam kondisi stabil.
Para santri ditangani di delapan rumah sakit, yakni:
RSUD RT Notopuro Sidoarjo
RS Siti Hajar
RSU Aisyiyah Siti Fatimah
RS Delta Surya
RS Pusura
RS Pusdik Bhayangkara Porong
RS Arafah Anwar Medika
RS Anwar Medika
Di tengah meningkatnya jumlah santri yang menjalani perawatan, beredar kabar adanya korban meninggal dunia. Namun, informasi tersebut dibantah oleh pihak Ponpes Manba’ul Hikam, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, serta Bupati Sidoarjo Subandi.
Mereka menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kabar mengenai santri yang meninggal dinyatakan sebagai hoaks. Sementara itu, Pemkab Sidoarjo belum menetapkan kejadian tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Dinas Kesehatan mengaktifkan Tim Krisis Kesehatan untuk memperkuat koordinasi penanganan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan.
Kasus ini turut mendorong Bupati Sidoarjo Subandi melakukan inspeksi mendadak ke SPPG Kalitengah bersama dinas terkait. Dari sekitar 170 SPPG yang berdiri di Sidoarjo, ditemukan 31 SPPG belum memiliki izin resmi atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pemkab Sidoarjo menyatakan akan membantu mempercepat proses pengurusan SLHS bagi SPPG yang belum memiliki sertifikat tersebut. Temuan ini menjadi perhatian karena standar higiene, sanitasi, dan keamanan pangan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program MBG.
Kepala BGN Sudaryono menyebut kasus di SPPG Kalitengah sebagai bentuk "kelalaian yang disengaja" karena adanya tindakan yang dinilai mengabaikan juklak-juknis. BGN menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum apabila hasil penyelidikan menemukan unsur pidana dan siap menyerahkan kasus tersebut ke ranah hukum.
Sebagai sanksi awal, operasional SPPG Kalitengah ditutup sementara selama 30 hari.
Kepala dapur dan kepala SPPG Kalitengah, Rafli Ridho, juga diusulkan untuk diberhentikan. Seluruh manajemen SPPG tersebut akan diganti dengan tim baru. Penyelidikan terhadap kasus dugaan keracunan massal ini masih berlangsung untuk memastikan penyebab dan bentuk pelanggaran yang terjadi.
Itulah tadi informasi mengenai kronologi keracunan massal MBG di Ponpes Jawa Timur. Kasus ini masih akan mengalami perkembangan karena pihak berwajib akan menyelidikinya lebih lanjut.