Santriwati di Lombok Dipulangkan Terkait Dugaan Asusila Pendiri Pesantren

Pada hari Selasa, 22 September 2026, para orangtua mendatangi pondok pesantren untuk menjemput anak-anak mereka akibat cemas terhadap keselamatan santriwati.

Penjemputan kepulangan ini terjadi secara serentak karena adanya kasus dugaan kekerasan seksual yang muncul setelah adanya video investigasi yang menyebutkan nama pendiri pesantren, yaitu Ahmad Imanuddin Sumar (Abah). 

Para wali murid pun panik serta khawatir setelah mendengar kabar yang beredar luas.

Akibat dari kabar tersebut, orangtua tidak ingin mengambil risiko dengan membiarkan anak-anak mereka tetap berada di lingkungan pondok pesantren tersebut. 

Para orangtua terlihat membawa berbagai macam barang bawaan pribadi dan perlengkapan tidur anak dengan transportasi pribadi hingga kendaraan bak terbuka. 

Keputusan ini diambil demi memberikan ketenangan psikologis bagi para santriwati di rumah. 

Sukmawati Rohana Fajar, salah satu korban yang bersuara setelah mencoba dilecehkan oleh pemimpin pesantren. Awalnya, ia menceritakan kejadian pahitnya kepada seorang teman terdekat. 

Akhirnya sekelompok mantan santri tersebut kemudian berinisiatif bergerak aktif mengumpulkan berbagai kesaksian serta bukti di lapangan. 

Berdasarkan data yang terkumpul, mereka akhirnya menyusun laporan resmi untuk membongkar dugaan kekerasan seksual di pesantren tersebut. 

Informasi mengejutkan ini langsung memicu kemarahan publik serta keresahan hebat di kalangan para orangtua murid. 

Tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh pendiri pesantren di lingkungan pendidikan tentu sangat mencoreng nilai moral dan agama. 

Pimpinan ponpes, Ahmad Imanuddin Sumar (Abah), diduga memanfaatkan posisinya untuk melakukan kekerasan seksual. 

Dominasi moral dan spiritual yang dimilikinya membuat para santri tidak berdaya untuk melawan atau menolak kehendaknya. 

Posisi pelaku sebagai pendiri pesantren sangat disegani sehingga menciptakan ketimpangan relasi kuasa yang ekstrem di lingkungan asrama. 

Hal ini membuat para korban merasa terisolasi dan takut menanggung sanksi sosial jika berani membongkar tindakan tersebut.

Penyalahgunaan wewenang ini menjadi celah utama bagi pelaku untuk melancarkan aksi bejatnya secara berulang. 

Berdasarkan rekaman audio yang diungkap oleh tim pendamping hukum, pelaku diketahui menggunakan modus manipulatif, "Tutupi aib gurumu, Nanda". 

Kalimat intimidasi dan manipulatif ini dilontarkan untuk menekan mental korban agar tetap bungkam dan tidak melapor ke pihak luar. 

Pelaku dengan sengaja memutar balikkan fakta untuk menjaga nama baik lembaga pesantrennya.

Manipulasi psikologis tersebut memadamkan keberanian para santri yang masih di bawah umur dan membuat korban kerap memendam sendiri trauma mendalam dalam waktu yang cukup lama. 

LPA Kota Mataram bersama Polres Lombok Tengah mendapatkan 5 laporan dan 2 di antaranya memiliki bukti kuat namun saat ini sedang menjalani pendidikan di Mesir. 

Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi menegaskan pentingnya memberikan perlindungan penuh bagi korban dan agar pelaku mempertanggungjawabkan perlakuannya. 

Melalui video investigasi tersebut membuka mata publik nasional terhadap urgensi pengawasan ketat di lembaga pendidikan berasrama. 

Pihak kepolisian berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan mengawal hak para santri yang menjadi korban. 

Sementara itu, tim pendampingan psikologis terus mendampingi para korban untuk memulihkan trauma berat yang mereka alami. 

Kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Abul Barokat Nahdlatul Wathan (YABANA) Bunkate ini menggambarkan bagaimana penyalahgunaan relasi kuasa serta manipulasi psikologis yang berkedok "menjaga aib guru" terbukti telah merusak masa depan dan mental para santriwati yang seharusnya dilindungi. 

Itu dia poin penjelasan santriwati di Lombok dipulangkan terkait dugaan asusila pendiri pesantren.

Peristiwa penjemputan massal ini sekaligus merefleksikan hilangnya kepercayaan orangtua terhadap sistem pengawasan internal pondok yang selama ini tertutup rapat dari sorotan publik.

Keberanian para korban seperti Sukmawati Rohana Fajar, dukungan dari para mantan santri, serta kawalan investigasi mendalam dari media dan lembaga perlindungan anak kini menjadi alat untuk menegakkan keadilan.