Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Bangsa Somasi Menkes, Ada Apa?

Lebih lanjut, Joni menjelaskan pernyataan Budi tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Konsili Kedokteran Indonesia (KKI). KKI merupakan otoritas yang berwenang untuk menerbitkan Surat Tanda Registrasi (STR) maupun Surat Izin Praktik (SIP).

Hal itu memunculkan spekulasi jika keputusan Budi bersifat subyektif dan tidak berdasar pada hasil studi.

"Padahal, dalam pernyatannya sendiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara subjektif mengambil pengakuan atau keterangan Wakil Menteri Kesehatan, bukan hasil studi," ujar Joni.

Melalui kesempatan yang sama, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Jakarta Pusat, dr Haznim Fadhli, SpS mengatakan biaya pengurusan jauh lebih rendah dari yang dikatakan oleh Budi.

Haznim mengungkap jika pengurusan STR menelan biaya sekitar Rp 300 ribu hingga Rp 600 ribu. Dia menyayangkan Menteri Kesehatan tidak melakukan upaya crosscheck terhadap biaya Rp 6 juta yang telah dinyatakan.

Joni juga menerangkan seperti yang dinyatakan oleh Ketua Konsil Kedokteran Taruna Ikrar yang menegaskan jika biayanya pengurusan STR akan masuk ke kas negara.

"KKI hanya berwenang terhadap STR, pembayaran STR langsung ke kas negara, tidak ada 1 rupiah pun yang tersimpan di KKI," tandasnya.

Usai pernyataan Budi yang sempat membuat kegaduhan di dalam internal profesi kedokteran, Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Bangsa berikan waktu sekitar tiga hari kepada Budi untuk mengklarifikasi pernyataannya terkait biaya pengurusan STR/SIP yang tinggi.

"Menyampaikan peringatan atau somasi kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berkenan menyampaikan jawaban dalam jangka waktu tiga hari kerja terhitung sejak tanggal surat somasi ini," tutur Joni.

Itulah beberapa informasi mengenai somasi yang dilayangkan Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Bangsa kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait pernyataannya.