Nama Anak Tidak Boleh Disingkat, Kecuali dalam Kondisi Ini

Saat menyiapkan nama untuk si Kecil, Mama mungkin pernah terpikir untuk menuliskannya dalam bentuk singkatan agar lebih ringkas.

Namun, pemerintah melarang hal tersebut. Di dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf a Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan disebutkan bahwa nama pada dokumen kependudukan dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain.

Meski begitu, aturan ini tidak berlaku untuk semua orang. Ketentuan tersebut hanya diterapkan bagi masyarakat yang mengajukan dokumen kependudukan baru. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang telah dilakukan sebelum peraturan ini berlaku tetap dinyatakan berlaku.

Singkatan tidak diperbolehkan, karena bisa memiliki lebih dari satu arti, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran.

Sebagai contoh, nama Muhammad tidak boleh ditulis menjadi "Muh", begitu pula Abdul tidak boleh disingkat menjadi "Abd". Singkatan seperti itu masih dapat diartikan dengan berbagai nama lain sehingga tidak memenuhi ketentuan pencatatan nama.

Selain itu, nama juga tidak boleh ada tanda baca, termasuk gelar pendidikan dan keagamaan dalam akta pencatatan sipil. Aturan ini tertulis dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf b dan huruf c.

Selain itu, Pasal 4 Ayat (2) juga mengatur bahwa nama yang dicatat dalam dokumen kependudukan harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, tidak multitafsir, terdiri dari paling sedikit dua kata, dan memiliki jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi.

Namun, jika nama yang disingkat tidak mengandung arti lain, nama dengan model ini diperbolehkan oleh dukcapil.

Nama yang tercantum pada akta kelahiran akan menjadi dasar untuk berbagai dokumen kependudukan lainnya. Oleh karena itu, penulisannya perlu dibuat jelas agar tidak menimbulkan kebingungan pada kemudian hari.

Dukcapil juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan pencatatan nama ini agar masyarakat memahami alasan di balik ketentuan tersebut.

Tujuan tersebut juga sejalan dengan Pasal 4 Ayat (2) huruf a, yang mengatur bahwa nama pada dokumen kependudukan harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir. 

Sementara itu, Pasal 2 menjelaskan bahwa pencatatan nama dilakukan sesuai dengan prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nah, itulah penjelasan kenapa nama anak tidak boleh disingkat. Jadi, pastikan nama si Kecil sudah sesuai ketentuan agar proses pengurusan dokumen kependudukan berjalan lancar, ya, Ma!