Apa Itu 17+8 Tuntutan Rakyat? Ramai Digaungkan Para Seleb di Media Sosial

Instagram.com/jeromepolin

Secara umum, angka 17+8 melambangkan hari kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 bulan 8 (Agustus). 17+8 Tuntutan Rakyat berisi aspirasi yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. 

Tuntutan ini disusun oleh sejumlah publik figur, seperti Jerome Polin, Andovi Da Lopez, Fathia Izzati, Salsa Erwina, hingga Abigail Limuria. Terdapat 17 tuntutan jangka pendek yang diberi batas waktu selama tujuh hari atau seminggu (deadline 5 September 2025).

Lalu, terdapat delapan tuntutan 8 jangka panjang dengan batas waktu satu tahun lamanya (deadline 31 Agustus 2026). 17+8 tuntutan berisikan rangkuman tentang berbagai tuntutan dan desakan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Bukan sekadar tuntutan biasa, 17+8 Tuntutan Rakyat berisikan rangkuman Tuntutan 7 hari @salsaer, @jeromepolin, dan @cherylmarella yang disusun atas hasil rembukan jutaan suara rakyat yang berasal dari kolom komentar maupun Instagram story. 

Selain itu, tuntutan juga didasarkan pada desakan setidaknya 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan dalam laman resmi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Tuntutan juga berdasarkan pada Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia (UI), pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice UI, Tuntutan Demo Buruh 28 Agustus 2025, serta 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan oleh Reformasi Indonesia yang menerima lebih dari 40 ribu dukungan di Change.org.

Instagram.com/jeromepolin

17+8 Tuntutan Rakyat berisi 17 tuntutan rakyat jangka pendek dan delapan tuntutan rakyat jangka panjang. Pada 17 tuntutan rakyat, terdapat enam poin utama aspirasi rakyat untuk pemerintah. Berikut enam poin penting yang disorot, antara lain: 

Pada masing-masing poin, dijelaskan lebih lanjut beberapa tuntutan rakyat yang jumlahnya mencapai 17 tuntutan. Berikut 17 tuntutan rakyat jangka pendek yang memiliki batas waktu seminggu alias 5 September 2025, antara lain:

Tugas Presiden Prabowo 

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).

4. Publikasi transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).

5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

Tugas Ketua Umum Partai Politik 

6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

10 Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

11, Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan kekerasan dan melanggar HAM.

Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)

12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.

13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipi selama krisis demokrasi.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi 

15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.

16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Instagram.com/jeromepolin

Selain 17 Tuntutan Rakyat jangka pendek dengan batas 5 September 2025, terdapat pula 8 Tuntutan Rakyat dalam setahun yang punya batas akhir sampai 31 Agustus 2026 mendatang. Berikut bunyi dari 8 Tuntutan Rakyat:

1. Bersihkan Reformasi DPR Besar-besaran

Lakukan audit independen yang diumumkan kepada publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.

2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis

DPR harus merevisi UU Kepolisian, Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.

8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan

Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.

Instagram.com/jeromepolin

Selain 17+8 Tuntutan Rakyat, di media sosial juga ramai berbagai desain yang menunjukkan tema berwarna pink dan hijau. Secara umum, warna pink dan hijau adalah bentuk gerakan yang melambangkan perjuangan rakyat dalam menyampaikan aspirasinya.

Warna pink terinspirasi dari salah seorang mama yang ikut turun ke lapangan dalam aksi demonstrasi. Kala itu, sang Mama tangguh tersebut menggunakan kerudung warna pink.

Berkat aksinya, sebagian pengguna media sosial setuju untuk memaknai warna pink sebagai simbol keberanian. Sementara itu, warna hijau terinspirasi dari kekuatan yang tumbuh dari mendiang Affan Kurniawan.

Diketahui, Affan Kurniawan adalah salah satu pengemudi ojek online (ojol) yang kehilangan nyawanya saat aksi demonstrasi berlangsung. Ia meninggal dunia usai dilindas oleh mobil polisi. 

Warna hijau dari jaket ojol tersebut dimaknai sebagai simbol kekuatan. Setidaknya hingga saat ini, terdapat tiga warna yang mampu menunjukkan perjuangan rakyat saat ini, yaitu resistance blue, brave pink, dan hero green.

Resistance blue merujuk pada referensi dari Peringatan Darurat dengan gambar burung Garuda berwarna biru. Brave pink diambil dari referensi seorang mama yang memakai jilbab pink dalam aksi demo. Sementara itu, warna hero green berdasarkan referensi pengemudi ojek online yang ikut turun ke jalan.

Demikian penjelasan isi dan makna 17+8 Tuntutan Rakyat yang viral di media sosial. Apakah Mama termasuk yang menyebarkan tuntutan ini?