Nama Bayi MBG Subianto di Wonosobo Ditolak Disdukcapil, Ini Alasannya

Seorang bayi laki-laki asal Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, menjadi perhatian publik setelah diberi nama Muhammad MBG Subianto. Bayi tersebut merupakan anak ketiga pasangan Ambon Yassin dan Yuharni, warga Dusun Prigi, Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, yang lahir sehat pada Jumat, 10 Juli 2026.

Nama tersebut dipilih Yuharni sebagai bentuk rasa syukur atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memberikan dampak positif bagi keluarganya. 

Sejak Agustus 2025, Yuharni bekerja sebagai petugas ompreng atau pembersih wadah makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), setelah sebelumnya bekerja di sebuah pabrik kayu. Yuharni menyebut program MBG telah membuka peluang kerja sekaligus membantu perekonomian keluarganya.

"Saya kasih nama Muhammad MBG Subianto agar bisa menjadi kenangan seumur hidup. Nama 'Subianto' sendiri merupakan bentuk apresiasi dan terima kasih saya kepada Pak Presiden Prabowo yang sudah sukses menjalankan program MBG ini," ujarnya.

Meski memiliki makna khusus bagi keluarga, nama Muhammad MBG Subianto ternyata mengalami kendala saat proses pencatatan administrasi kependudukan. 

Unsur "MBG" dalam nama bayi tersebut tidak dapat dicantumkan dalam Kartu Keluarga (KK) karena menggunakan bentuk singkatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Wonosobo menjelaskan bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus mengikuti aturan yang berlaku. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain, menggunakan angka dan tanda baca, dan mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan akta pencatatan sipil.

Pihak Disdukcapil kemudian meminta orangtua untuk menuliskan kepanjangan dari singkatan "MBG" agar proses administrasi dapat dilanjutkan.

Dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan juga mengatur pemberian nama anak. Aturan tersebut menjadi pedoman bagi orangtua saat memberikan nama si Kecil agar dapat tercatat dengan baik dalam berbagai dokumen resmi, seperti:

1. Biodata Penduduk

2. Kartu Keluarga (KK)

3. Kartu Identitas Anak (KIA)

4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

5. Surat Keterangan Kependudukan

6. Akta Pencatatan Sipil.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian nama, yaitu:

• Nama harus mudah dibaca dan memiliki makna baik

Nama yang tercatat dalam dokumen kependudukan harus jelas, mudah dipahami, serta tidak mengandung arti negatif maupun menimbulkan penafsiran ganda. Nama wajib ditulis secara lengkap dan tidak boleh disingkat, kecuali singkatan tersebut tidak mengubah atau menimbulkan perbedaan makna.

• Panjang nama maksimal 60 huruf

Mama sebaiknya menghindari pemberian nama yang terlalu panjang. Pasalnya, nama dengan jumlah huruf berlebihan dapat menyulitkan proses administrasi, seperti saat mengisi formulir atau membuat dokumen secara digital.

• Nama terdiri dari minimal dua kata

Aturan ini dibuat agar identitas seseorang lebih mudah dikenali serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kebingungan dalam urusan administrasi.

• Perubahan nama harus melalui penetapan pengadilan

Apabila seseorang ingin mengubah nama yang telah tercatat dalam dokumen kependudukan, proses tersebut harus didasarkan pada penetapan pengadilan negeri. Setelah itu, perubahan nama dapat dicatat sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

• Pembetulan nama memerlukan dokumen pendukung

Sementara itu, jika hanya terdapat kesalahan penulisan nama, pembetulan dapat dilakukan sebagai bagian dari pembetulan dokumen kependudukan. Proses ini harus didukung oleh dokumen otentik yang menjadi dasar pembetulan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain mengatur jumlah kata dan panjang nama, pemerintah juga menetapkan ketentuan mengenai penulisan marga maupun gelar dalam dokumen kependudukan. 

Berikut beberapa aturan yang perlu Mama ketahui:

• Nama ditulis menggunakan huruf latin

Nama yang dicantumkan pada dokumen kependudukan harus ditulis menggunakan huruf latin sesuai kaidah bahasa Indonesia agar mudah dibaca dan diproses dalam administrasi. Penulisan nama pada dokumen kependudukan tidak diperbolehkan menggunakan angka maupun tanda baca agar format identitas tetap seragam.

• Marga atau nama keluarga boleh dicantumkan

Mama tetap dapat menambahkan nama marga, famili, atau nama keluarga pada identitas si Kecil. Marga tersebut menjadi satu kesatuan dengan nama dan akan dicatat dalam dokumen kependudukan.

• Gelar hanya boleh dicantumkan pada dokumen tertentu

Gelar pendidikan, adat, maupun keagamaan dapat ditulis pada Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik (KTP-el). Penulisannya pun harus menggunakan bentuk singkatan, misalnya "Dr." atau "Hj.". Gelar pendidikan maupun gelar keagamaan tidak boleh ditulis dalam akta pencatatan sipil, termasuk akta kelahiran.

Itu tadi alasan kenapa nama bayi MBG Subianto di Wonosobo ditolak Disdukcapil, serta aturan pemerintah terkait pemberian nama anak. Semoga informasi ini dapat membantu Mama dan Papa dalam memberikan nama untuk si Kecil.