7 Tokoh Belanda Terkejam di Indonesia, Kebijakannya Bikin Sengsara

Pieter Both merupakan Gubernur Jenderal VOC pertama yang menjabat di Nusantara pada 1610–1614.

Di bawah kepemimpinannya, VOC mulai memperkuat kekuasaan untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah yang menjadi komoditas berharga di Nusantara.

Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memperkuat monopoli perdagangan VOC di wilayah penghasil rempah, terutama Maluku.

Perusahaan dagang Belanda tersebut berusaha mendapatkan kendali atas perdagangan rempah melalui berbagai perjanjian dengan penguasa setempat.

Tujuannya bukan hanya menguasai perdagangan, tetapi juga memastikan VOC menjadi pihak yang memiliki kendali besar atas peredaran komoditas tersebut.

Kebijakan yang menguntungkan VOC itu kemudian berdampak pada masyarakat di wilayah penghasil rempah.

Pedagang dan masyarakat lokal yang sebelumnya memiliki keleluasaan untuk memperdagangkan hasil bumi kepada pihak lain harus menghadapi ketatnya aturan perdagangan yang diterapkan VOC. Seperti ruang untuk menentukan kepada siapa hasil rempah dijual pun menjadi semakin terbatas.

Bagi VOC, monopoli menjadi cara untuk menjaga keuntungan dari perdagangan rempah. Namun, bagi masyarakat lokal, kebijakan tersebut berarti berkurangnya kebebasan dalam melakukan perdagangan dan semakin kuatnya campur tangan pihak asing terhadap sumber penghidupan mereka.

Kebijakan pada masa Pieter Both inilah yang menjadi salah satu fondasi awal berkembangnya sistem monopoli VOC di Nusantara.

Jika Pieter Both dikenal sebagai Gubernur Jenderal VOC pertama yang memperkuat fondasi kekuasaan Belanda di Nusantara, J.P. Coen membawa kebijakan monopoli rempah ke tahap yang jauh lebih keras.

Menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC dalam dua periode, yakni 1619–1623 dan 1627–1629. J.P. Coen menjadi Gubernur Jenderal yang dikenal dengan tindakan dan kebijakannya paling brutal di Kepulauan Banda, Maluku.

Wilayah ini merupakan penghasil pala yang sangat berharga, tetapi masyarakat Banda tidak bersedia menyerahkan seluruh perdagangan pala kepada VOC.

Mereka tetap menjalin hubungan dagang dengan pedagang lain sehingga bertentangan dengan keinginan VOC untuk menguasai perdagangan pala.

Pada 1621, Coen memimpin ekspedisi militer ke Banda untuk memaksakan monopoli tersebut. Penolakan masyarakat dibalas dengan kekerasan.

Banyak penduduk Banda terbunuh, sementara sebagian lainnya ditangkap atau meninggalkan kampung halaman mereka.

Akibatnya, masyarakat kehilangan tanah, tempat tinggal, serta kendali atas perkebunan pala yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Setelah menguasai Banda, VOC mengambil alih perkebunan pala dan mengaturnya melalui sistem perkebunan yang berada di bawah kendali Belanda.

Perkebunan tersebut kemudian dikelola oleh pemilik yang ditunjuk VOC dengan menggunakan tenaga kerja budak.

Tindakan J.P. Coen di Banda menunjukkan bagaimana kepentingan monopoli perdagangan VOC dipertahankan dengan kekerasan.

Kebijakan tersebut tidak hanya menghilangkan kebebasan masyarakat dalam berdagang, tetapi juga menyebabkan kehancuran besar bagi kehidupan masyarakat Banda.

Herman Willem Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1808–1811. Ia dikirim ke Jawa ketika Belanda berada di bawah pengaruh Prancis, dengan tugas utama memperkuat pertahanan Jawa dari ancaman Inggris.

Untuk mendukung kepentingan militer dan memperlancar hubungan antardaerah, Daendels memerintahkan pembangunan Jalan Raya Pos yang membentang dari Anyer hingga Panarukan.

Proyek tersebut melibatkan pengerahan penduduk di berbagai wilayah Jawa untuk bekerja membangun dan memperbaiki jalan.

Bagi pemerintah kolonial, pembangunan jalan tersebut memiliki manfaat strategis karena mempermudah pergerakan pasukan dan komunikasi. Namun, pengerjaannya menjadi beban berat bagi rakyat yang dikerahkan sebagai tenaga kerja.

Mereka harus bekerja dalam kondisi sulit, termasuk ketika membangun jalan di wilayah pegunungan dan medan yang berat.

Salah satu bagian yang terkenal adalah pembangunan ruas Cadas Pangeran di Sumedang.

Ribuan pekerja dikerahkan dan sebagian dilaporkan meninggal akibat kelaparan serta penyakit, termasuk malaria.

Karena pengerahan tenaga rakyat secara paksa dan kondisi kerja yang berat, Daendels kemudian lekat dengan julukan “gubernur bertangan besi”.

Kebijakan pembangunan yang ditujukan untuk memperkuat kepentingan kolonial tersebut akhirnya meninggalkan penderitaan bagi banyak rakyat yang terlibat dalam pengerjaannya.

Johannes van den Bosch merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memperkenalkan Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa pada 1830.

Kebijakan tersebut dibuat ketika pemerintah Belanda membutuhkan pemasukan besar untuk memperbaiki kondisi keuangannya setelah berbagai perang.

Melalui sistem ini, desa diwajibkan menyediakan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas yang laku di pasar Eropa, seperti kopi, tebu, dan nila.

Secara aturan, lahan yang digunakan untuk tanaman wajib seharusnya tidak lebih dari seperlima tanah desa. Hasilnya kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak.

Kebijakan tersebut terdengar menguntungkan bagi Belanda, tetapi pelaksanaannya menjadi beban bagi rakyat.

Petani harus mengalokasikan tanah dan tenaga untuk tanaman yang ditentukan pemerintah kolonial, sementara kebutuhan pangan mereka tetap harus dipenuhi.

Penduduk yang tidak memiliki tanah juga diwajibkan bekerja untuk kepentingan perkebunan atau proyek pemerintah dalam waktu tertentu.

Masalah semakin berat ketika aturan tanam paksa tidak dijalankan sesuai ketentuan.

Di sejumlah daerah, rakyat mendapat beban kerja dan penyerahan hasil yang lebih besar. Akibatnya, waktu, tenaga, dan lahan yang seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri justru terserap untuk kepentingan pemerintah kolonial.

Sistem ini memang berhasil menghasilkan keuntungan besar bagi Belanda, tetapi di sisi lain meninggalkan penderitaan bagi masyarakat yang harus menjalankannya.

Karena itulah, nama Johannes van den Bosch tidak dapat dipisahkan dari salah satu kebijakan kolonial yang paling membebani rakyat Indonesia.

Johannes Benedictus van Heutsz merupakan salah satu tokoh kolonial yang memiliki peran besar dalam penaklukan Aceh.

Ia menjabat sebagai Gubernur Aceh pada 1898–1904 sebelum kemudian diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Bersama penasihat kolonial Snouck Hurgronje, Van Heutsz menjalankan strategi untuk melemahkan perlawanan masyarakat Aceh terhadap Belanda.

Salah satu caranya adalah memanfaatkan perbedaan antara kelompok uleebalang dan ulama untuk memecah kekuatan perlawanan.

Pemerintah kolonial kemudian menjalin kerja sama dengan sebagian penguasa adat, sementara kelompok yang tetap melawan menjadi sasaran operasi militer.

Strategi tersebut membuat masyarakat Aceh semakin sulit mempertahankan perlawanan secara bersama-sama.

Van Heutsz juga memperkuat operasi militer Belanda dengan mengerahkan pasukan khusus untuk menghadapi perang gerilya.

Penaklukan dilakukan melalui serangkaian operasi di berbagai wilayah Aceh dan berlangsung dengan kekerasan.

Dalam kampanye militer 1904, misalnya, pasukan Belanda di bawah Van Daalen menghancurkan sejumlah desa dan menewaskan ribuan orang Aceh termasuk perempuan dan anak-anak.

Kebijakan penaklukan tersebut akhirnya membuat sebagian besar Aceh berada di bawah kendali Belanda.

Bagi masyarakat Aceh, proses tersebut berarti kehilangan banyak nyawa, kehancuran permukiman, serta semakin kuatnya kekuasaan kolonial atas wilayah mereka.

Antonio van Diemen merupakan Gubernur Jenderal VOC yang menjabat pada 1636–1645. Pada masa pemerintahannya, VOC semakin gencar memperkuat monopoli perdagangan cengkih di Maluku.

Bagi VOC, pengendalian produksi diperlukan agar jumlah cengkih yang beredar tetap terbatas sehingga harga dan keuntungan perdagangan dapat mereka kuasai.

Kebijakan tersebut membuat masyarakat Maluku tidak lagi bebas menentukan hasil cengkihnya.

Di Ambon, misalnya, masyarakat diwajibkan menyerahkan seluruh hasil cengkih kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan.

VOC juga membatasi penanaman cengkih di wilayah tertentu agar produksi tidak melebihi jumlah yang mereka inginkan.

Untuk memastikan aturan tersebut berjalan, VOC menggunakan hongitochten, yaitu pelayaran pengawasan dengan armada kora-kora.

Ekspedisi ini bertujuan mencari tanaman cengkih yang ditanam di luar ketentuan VOC.

Pohon yang dianggap melanggar aturan dapat ditebang atau dimusnahkan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat setempat juga dikerahkan untuk mendukung ekspedisi tersebut melalui kewajiban kerja.

Van Diemen sendiri terlibat dalam upaya memperkuat kekuasaan VOC di Maluku. Pada 1637, ia datang dengan kekuatan besar untuk menghadapi perlawanan di wilayah tersebut, sementara VOC terus berusaha memastikan perjanjian monopoli cengkih dipatuhi.

Bagi VOC, kebijakan tersebut menjaga keuntungan perdagangan cengkih. Namun, bagi masyarakat Maluku, monopoli berarti kehilangan kebebasan mengelola dan memperdagangkan salah satu sumber penghidupan mereka.

Adriaan Valckenier merupakan Gubernur Jenderal VOC yang menjabat di Batavia pada 1737–1741.

Pada masa pemerintahannya, hubungan antara VOC dan komunitas Tionghoa di Batavia semakin tegang.

Kondisi ekonomi yang memburuk, terutama di industri gula, membuat banyak pekerja Tionghoa kehilangan pekerjaan dan hidup dalam kemiskinan.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah VOC juga berencana mendeportasi sebagian pekerja Tionghoa ke wilayah lain.

Ketegangan semakin meningkat ketika kelompok Tionghoa di luar Batavia melakukan pemberontakan.

Pemerintah VOC kemudian mengambil langkah keras untuk mengatasi situasi tersebut. Valckenier memutuskan untuk menyerang komunitas Tionghoa di dalam kota Batavia, meski tidak semua penduduk Tionghoa terlibat dalam pemberontakan.

Pada Oktober 1740, kekerasan berubah menjadi pembantaian besar-besaran. Ribuan orang Tionghoa, termasuk penduduk sipil, tewas dalam serangkaian kekerasan di Batavia.

Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai Pembantaian Tionghoa 1740 dan menjadi salah satu catatan paling kelam dalam sejarah VOC di Batavia.

Tragedi ini juga menunjukkan bagaimana keputusan represif pemerintah kolonial dapat mengubah konflik sosial dan ekonomi menjadi kekerasan massal terhadap masyarakat sipil.

Kisah para tokoh tersebut menunjukkan bahwa berbagai kebijakan kolonial Belanda meninggalkan penderitaan panjang bagi masyarakat Indonesia.

Dari tujuh tokoh di atas, siapa yang menurut Mama paling kejam?