“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” dalam pernyataan resmi MPR RI melalui akun Instagram @mprgoid, Selasa (12/5/2026).
Apa Alasan MPR RI Nonaktifkan Juri dan MC LCC Empat Pilar MPR RI 2026?
Intinya Sih
MPR RI menonaktifkan sementara juri dan MC LCC Empat Pilar 2026 Kalimantan Barat setelah muncul polemik penilaian yang viral di media sosial.
Langkah penonaktifan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis, mekanisme lomba, serta sistem penilaian.
Bermula saat jawaban Regu C SMAN 1 Pontianak dinilai salah meski benar, memicu protes peserta dan perhatian publik terhadap keadilan perlombaan.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?
MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
Polemik muncul setelah video penilaian juri viral di media sosial. Publik menyorot keputusan juri yang dinilai menyalahkan jawaban benar dari regu C SMAN 1 Pontianak dalam perlombaan pada Sabtu (9/5/2026).
Menindaklanjuti polemik tersebut, MPR RI mengambil langkah dengan menonaktifkan sementara juri dan MC yang bertugas sambil melakukan evaluasi terhadap jalannya lomba.
Lalu, apa alasan MPR RI nonaktifkan juri dan MC LCC Empat Pilar MPR RI 2026? berikut Popmama.com berikan penjelasannya di bawah!
1. MPR RI nonaktifkan juri dan MC LCC Empat Pilar tingkat provinsi
MPR RI menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara atau MC dalam ajang LCC Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
Langkah tersebut diambil setelah muncul polemik penilaian di babak final, saat jawaban peserta yang dinilai benar justru disalahkan oleh dewan juri.
Selain menonaktifkan juri dan MC, MPR RI juga menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas polemik yang terjadi akibat kelalaian dalam proses penilaian tersebut.
2. Alasan MPR RI nonaktifkan juri dan MC LCC Empat Pilar MPR RI 2026
MPR RI menyatakan penonaktifan dewan juri dan MC dilakukan sebagai langkah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan LCC Empat Pilar. Evaluasi tersebut mencakup aspek teknis, mekanisme perlombaan, hingga sistem penilaian peserta.
Dalam pernyataannya, MPR RI juga menyebut evaluasi akan meliputi verifikasi jawaban peserta serta tata kelola penyampaian keberatan selama lomba berlangsung. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan LCC ke depan berjalan transparan, dan akuntabel.
Selain itu, MPR RI turut menyampaikan apresiasi kepada peserta, guru pendamping, panitia daerah, dan masyarakat yang memberikan perhatian terhadap polemik tersebut.
Menurut MPR RI, masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting untuk menjaga kualitas pendidikan kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas.
3. Kronologi polemik LCC Empat Pilar MPR RI 2026
Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat digelar di Pontianak pada Sabtu (9/5/2026).
Kompetisi tersebut diikuti sembilan SMA di Kalimantan Barat, dengan tiga sekolah yang lolos ke babak final yakni SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.
Polemik bermula saat sesi rebutan dengan pertanyaan mengenai lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota BPK.
Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjadi peserta pertama yang menjawab dan menyebutkan bahwa anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD serta diresmikan oleh Presiden.
Namun, dewan juri justru memberi pengurangan nilai minus lima kepada Regu C. Sementara itu, Regu B dari SMAN 1 Sambas mendapat nilai 10 setelah memberikan jawaban serupa yang dinilai benar oleh dewan juri.
Keputusan tersebut langsung diprotes oleh Regu C karena merasa telah memberikan jawaban yang sama. Dewan juri kemudian menjelaskan Regu C dinilai tidak menyebut unsur “pertimbangan DPD” secara jelas dalam jawabannya.
Peserta Regu C membantah penilaian tersebut dan meminta audiens menjadi saksi atas jawaban yang telah mereka sampaikan.
Sementara itu, dewan juri menyatakan tidak mendengar penyebutan DPD dan menegaskan pentingnya artikulasi yang jelas saat menjawab pertanyaan dalam perlombaan.
Nah, itu dia alasan MPR RI menonaktifkan juri dan MC LCC Empat Pilar MPR RI 2026. Polemik tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan lomba ke depan lebih adil dan profesional.
