Menkes Siapkan Aturan Baru, Dokter Umum Bisa Operasi Caesar!
- Menteri Kesehatan akan mengeluarkan aturan baru yang memungkinkan dokter umum melakukan operasi caesar setelah pelatihan khusus.
- Dokter umum harus menjalani pelatihan formal untuk memastikan kompetensi dan keselamatan pasien sebelum diizinkan melakukan operasi caesar.
- Banyak daerah terpencil di Indonesia mengalami kesulitan akses layanan kesehatan, dukungan WHO terhadap kebijakan 'task shifting' sebagai solusi sementara.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan rencana untuk menerbitkan aturan yang memungkinkan dokter umum melakukan operasi caesar setelah melalui pelatihan khusus. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan mama dan anak, terutama di daerah terpencil yang kekurangan dokter spesialis.
Budi menekankan bahwa aturan ini krusial untuk mengatasi kekurangan tenaga dokter dalam menangani persalinan serta tingginya angka kematian perempuan yang melahirkan di wilayah terpencil. Kondisi ini semakin diperburuk oleh akses transportasi yang tidak memadai menuju fasilitas kesehatan.
Berikut ini, Popmama.com akan membahas tentang Menkes siapkan aturan baru, dokter umum bisa operasi caesar. Yuk, simak informasinya di bawah ini, Ma!
Pelatihan Formal untuk Dokter Umum
Regulasi ini tidak berlaku untuk semua dokter umum, mereka tidak akan langsung diperbolehkan melakukan operasi caesar tanpa pelatihan yang memadai. Sebaliknya, mereka akan menjalani pelatihan formal untuk memastikan kompetensi dan keselamatan pasien.
“Akan kita buat regulasinya. Supaya mereka itu bisa diberikan secara resmi. Bukannya kemudian orang bodoh, seperti orang bodoh langsung disuruh, dibolehin, nggak. Mereka akan dilatih secara formal. Dan apakah latihnya semuanya? Enggak. Yang menyelamatkan nyawa saja yang emergency itu harus diberikan," kata Budi di gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (14/5/2025).
Tantangan Akses Layanan Kesehatan Ibu Hamil di Daerah Terpencil
Budi mengungkapkan bahwa banyak daerah terpencil di Indonesia mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, terutama untuk persalinan. Ia mencontohkan pengalamannya di Lampung, di mana seorang ibu hamil harus digotong naik perahu karena tidak ada dokter yang tersedia.
“Saya terakhir baru dari Lampung. Bupatinya, gubernurnya, nunjukin video di mana dia mesti menggotong ibu hamil naik perahu, akhirnya tidak terlayani karena tidak ada dokter,” katanya.
Dukungan WHO terhadap Kebijakan 'Task Shifting’
Budi menyatakan bahwa kebijakan yang memperbolehkan dokter umum melakukan operasi caesar telah mendapat dukungan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai bentuk penanganan dalam situasi darurat. Ia menjelaskan bahwa WHO menyebut praktik dokter yang mengambil alih tindakan medis darurat ini sebagai 'task shifting' atau alih tugas.
Dengan dukungan WHO, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi sementara untuk mengatasi kekurangan tenaga medis di daerah terpencil, sambil tetap menjaga standar keselamatan dan kualitas layanan kesehatan.
Itu dia sekilas tentang Menkes siapkan aturan baru, dokter umum bisa operasi caesar. Usulan pelatihan operasi caesar bagi dokter umum perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan keselamatan pasien dan kualitas layanan kesehatan.
